DPRD Ciamis Heran, Reklame Tak Berijin Ada yang Dipungut Pajak

07/04/2017 0 Comments
DPRD Ciamis Heran, Reklame Tak Berijin Ada yang Dipungut Pajak

Komisi II DPRD Ciamis bersama petugas BPKD dan Satpol PP Ciamis menggelar uji petik pajak terhadap sejumlah reklame yang terpasang di wilayah Ciamis Kota, Selasa (04/04/2017). Foto: Tantan Mulyana/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Wakil Ketua Komisi II DPRD Ciamis, Erik Krida Setia, menegaskan, setelah melakukan uji petik lapangan di wilayah Ciamis Kota, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam penerapan pajak reklame (advertising). Kejanggalan itu diantaranya masih banyak reklame tak berijin, reklame berijin tetapi menunggak pajak dan kesalahan pemasangan titik reklame di beberapa tempat.

Terlebih, kata Erik, pihaknya menemukan kejanggalan yang lebih parah lagi, yakni terdapat reklame tak berijin, tetapi dipungut pajak oleh pemerintah daerah.

“Memang temuan reklame tak berijin tetapi dipungut pajak ini sulit dimengerti oleh logika. Karena reklame tak berijin seharusnya ditertibkan, bukan dipungut pajak. Dengan adanya temuan-temuan ini, kami akan konfirmasi ke dinas terkait pada rapat kerja nanti,” ujarnya, kepada Koran HR, usai menggelar uji petik lapangan di Ciamis Kota, Selasa (04/04/2017).

Erik menambahkan, reklame yang tidak memiliki ijin, tidak membayar pajak dan pemasangan titiknya bermasalah, akan dilakukan penertiban. Pihaknya, kata dia, sudah meminta kepada dinas terkait untuk melakukan pendataan seluruh reklame di Kabupaten Ciamis.

“Termasuk reklame yang belum dikenakan pajak. Reklame yang belum dikenakan pajak ini, seperti reklame sebuah produk yang dipasang di depan pertokoan. Jumlah reklame itu sangat banyak. Dan kami minta semua didata secara akurat,” terangnya.

Setelah semua reklame terdata, kata Erik, pihaknya akan meminta dinas terkait untuk melakukan pemetaan, yakni memetakan reklame mana saja yang berijin dan pajaknya lunas, mana reklame tak berijin, mana reklame berijin tetapi belum bayar pajak serta reklame yang belum dipungut pajak.

“Setelah data itu terhimpun semua, maka kita bisa menghitung potensi PAD secara riil dari pajak reklame. Apabila reklame yang menunggak pajak, segera beri teguran untuk diminta melunasi pajak. Begitupun reklame yang belum berijin. Apabila surat teguran tidak diindahkan, maka dinas terkait harus meminta Satpol PP melakukan penertiban,” tegasnya.

Sementara terhadap reklame yang pemasangannya menyalahi aturan, lanjut Erik, sama diberi teguran kepada pemiliknya agar segera memindahkan ke tempat semestinya. Namun, apabila dalam batas waktu tertentu teguran itu tidak diindahkan, maka Satpol PP harus bertindak melakukan penertiban. “Reklame yang menyalahi aturan ini seperti yang dipasang di areal trotoar jalan atau berada di depan toko yang posisi pemasangannya membahayakan pejalan kaki,” ujarnya.

Erik mengatakan, pihaknya akan meminta dinas terkait untuk mengutamakan pendataan reklame milik perusahaan. Hal itu agar lebih mudah melakukan komunikasi serta negoisasi dalam melakukan pembayaran pajak. “ Jadi, kita menekankan kepada dinas terkait harus ada tindakan tegas kepada pemilik reklame. Kalau mereka bayar, lanjut pemasangannya. Kalau tidak mau bayar pajak, maka harus ditertibkan,” ujarnya.

Selain itu, kata Erik, pihaknya pun ingin segera menerapkan penarikan pajak terhadap reklame yang dipasang di depan pertokoaan. Hal itu untuk menggali potensi PAD baru dari sektor pajak reklame. “Saya yakin kalau penertiban pajak ini dilakukan dengan benar dan penerapan pajak reklame yang berada di depan pertokoaan sudah diberlakukan, maka akan terjadi peningkatan PAD yang signifikan atau bisa di kisaran 100 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, Asep Sudarman, mengaku belum mendapat laporan dari stafnya terkait hasil uji petik lapangan. Dia pun mengatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan, termasuk terkait adanya reklame yang tak berijin, namun dilakukan pemungutan pajak.

“Kalau berbicara aturan, reklame yang dipungut pajak harus yang sudah berijin. Tetapi, untuk masalah yang disampaikan DPRD itu, akan saya cek dulu ke staf. Karena saya baru mendengar ada temuan tersebut,” ujarnya, saat dihubungi Koran HR, via telepon selulernya, Selasa (04/04/2017).

Sementara berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, realisasi pajak reklame tahun 2016 sebesar Rp 866.607.993. Sementara target tahun 2017 sebesar Rp 988.022.500. (Bgj/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!