Pendirian Tower di Pangandaran Langgar Perda Sempadan

30/04/2017 0 Comments
Pendirian Tower di Pangandaran Langgar Perda Sempadan

Pembongkaran tower BTS yang diketahui belum melengkapi perizinan. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Pemkab Pangandaran berhasil menyegel 6 unit tower BTS lantaran perizinan belum lengkap. Bahkan, satu dari tower yang sudah berdiri siap dibongkar.

Sementara itu, berdasarkan hasil rapat koordinasi Bupati dan BKPRD, menyatakan bahwa bila proses perizinan selesai, maka tower tersebut bisa beroperasi kembali. Kendati demikian, masalah kembali muncul karena jarak kurang lebih sekitar 8 meter. Sementara sesuai IMB sempada jalannya harus 12 meter sesuai Perda Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan bagian ke enam Pasal 13 serta PermenPUPR No 28 tahun 2015 tentang Sempadan.

Menanggapi hal tersebut, salah satu toko masyarakat Desa Putrapinggan yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, dirinya menyayangkan soal perizinan yang tidak terlebih dahulu dikaji matang oleh pemerintah. Sehingga pembangunan tower BTS tersebut lolos dari perizinan.

“Jelas itu sudah melanggar Perda Sempadan jalan. Karena jarak dari titik tengah jalan ke bangunan tower tersebut kurang dari 12 meter. Tapi kenapa perizinannya bisa keluar? ini harus dievaluasi dan peran pemerintah harus ada,” tegasnya pada Koran HR, Selasa (25/4/2017) lalu.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu, Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran, Tedi Garnida, mengatakan, berdasarkan rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati dua minggu lalu, semua tower BTS yang sedang dalam proses ada sebanyak 6 unit. Dari 6 unit tersebut baru satu yang harus diturunkan semua karena belum lengkap perizinannya seperti HO dan IMB.

“Salah satu vendor pengusaha tower sudah menurunkannya. Pemda memastikan sudah turun semua dan akan dikeluarkan izinnya setelah semua persyaratan ditempuh. Dari 6 itu, baru 1 yang sudah menempuh persyaratan retribusi, HO dan IMBnya,” kata Tedi, Selasa (25/04/2017) lalu.

Masih dikatakan Tedi, Tower dengan tinggi 52 meter dan luas lahan mencapai 64 m2 tersebut sudah melengkapi semua persyaratannya. Maka dari itu pihaknya mengeluarkan izin HO dan IMB nya. Setelah dalam proses perjalanannya ternyata posisi pembangunan tower tersebut jarak dari tengah jalan hanya 8 meter, maka Pemkab Pangandaran memberikan Surat Peringatan 1 untuk tanggal 20 hingga 23 April 2017 serta sudah mengeluarkan Surat Peringatan 2  untuk tanggal 24 hingga 27 April 2017.

“Setelah surat peringatan ke 3 turun, nanti pada 28 April sampai 1 Mei 2017, apabila pengusaha tidak membongkar tower tersebut, maka kami akan mencabut surat izin pembangunan tower tersebut setelah terlebih dahulu konsultasi dengan pak Bupati,” pungkas Tedi. (Mad/R6/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!