Regulasi Keberadaan Toko di Pangandaran Dipertanyakan Pengusaha

17/04/2017 0 Comments
Regulasi Keberadaan Toko di Pangandaran Dipertanyakan Pengusaha

Tushendar, salah satu pengusaha di Priangan. Photo: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Tushendar, salah satu pengusaha toko kelontongan dan pakaian di Priangan serta Direktur PT. Papan Utama Sejahtera mengungkapkan keprihatinannya sebagai pengusaha yang menilai kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran kurang tegas, kurang jelas serta lemah dalam menentukan kepastian hukum yang dinilai kurang berpihak kepada pengusaha soal keberadaan toko modern maupun toko klontongan.

Menurutnya, kewajiban pemerintah seharusnya bisa mengakomodir semua elemen masyarakat, termasuk pengusaha. Bila keberadaan usaha kelontongan yang dinilai sebagai toko modern dan dianggap mematikan pasar tradisional, ia justru mendorong pemerintah agar meningkatkan kualitas pasar tradisional yang ada.

“Itu tugas pemerintah, bukan malah membendung para pengusaha seperti kami. Dengan kebijakan yang mengarah penutupan toko kelontongan yang dianggap modern, kami meminta kejelasan lebih lanjut soal kriteria, batasan serta klasifikasi toko klontongan tradisional, toko klontongan maupun perkulakan. Hingga saat ini kami belum melihat ada kejelasan soal sanksi ketika ada pelanggarannya,” katanya kepada HR Online, Minggu (16/04/2017).

Lebih jauh, Tushendar tidak keberatan jika produk lokal bisa masuk ke toko klontongan yang dikelolanya, termasuk di toko pengusaha lainnya. Bahkan, dengan toko klontongan yang dikelolanya tersebut juga mempekerjakan warga asli Pangandaran. Padahal, katanya, Pangandaran merupakan salah satu daerah wisata yang membutuhkan keberadaan toko-toko seperti yang dikelolanya, bukan malah dikebiri.

“Toh masyarakat juga tidak ada yang komplain, justru malah diuntungkan dengan adanya toko kami. Hal inilah yang menjadi PR Pangandaran untuk bisa meningkatkan kualitasnya, jangan sampai kita tertinggal dari pengusaha dari luar. Solusinya, Kadin harus jemput bola dan merangkul pengusaha seperti kami guna membangun Pangandaran bersama-sama,” tegasnya.

Masih dikatakan Tushendar, kepastian hukum serta aturan yang tegas dan jelas akan membuat para pengusaha betah berinvestasi di Pangandaran. Ia menyarankan pengaturan jarak dengan pasar tradisional harus diatur.

“Dari masalah harga, tetap di pasar tradisional lebih murah harganya dibanding dengan lainnya. Tinggal soal kemasan maupun pembangunan agar pasar tradisional tidak terkesan kumuh dan bisa bersaing dengan toko modern,” tutupnya. (Mad/R6/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!