Soal Perizinan Pendirian Tower BTS di Pangandaran, Begini Kata Pengusaha

30/04/2017 0 Comments
Soal Perizinan Pendirian Tower BTS di Pangandaran, Begini Kata Pengusaha

Pembongkaran tower BTS yang diketahui belum melengkapi perizinan. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Menanggapi persoalan izin pendirian tower BTS di wilayah Pangandaran, Maman Sudirman, Direktur PT Sub Centratama XL yang juga pengusaha tower, mengatakan, pihaknya mengaku sudah menempuh semua persyaratan serta perizinan seperti izin dari Lanud Tasikmalaya, Surat KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) maupun izin IMB.

“Harusnya tidak melanggar. Soalnya, sudah ada informasi dan surat pernyataan yang dibuat perusahaan. Bilamana ada pembangunan jalan, maka tower siap di bongkar 100 persen dan surat pernyataan juga sudah dibahas dalam rapat teknis dengan BKPRD dan dikaji oleh konsultan,” katanya kepada Koran HR, Selasa (25/04/2017) lalu.

Ia mengaku akan mengikuti aturan melalui surat peringatan 1, 2 dan 3 yang sudah dikeluarkan Pemkab Pangandaran. Namun, dirinya menyayangkan hal tersebut tidak diinformasikan pada saat rapat teknik. Sehingga, pihaknya kewalahan menghitung kerugian atau tidak bisa meminimalisir kerugian.

Maman kembali menyampaikan, bahwa kemungkinan dari perusahaan akan melayangkan surat permintaan diskusi dengan Pemkab Pangandaran. Namun untuk hasilnya ia tidak bisa berbuat apa-apa. Meski begitu, ia berharap seharusnya hal itu sudah diketahui dan pada saat rapat teknis surat pernyataan sudah terbit serta pihak dinas juga lebih tahu sejak awal. 

“Saya akan cek tower sebelah, apakah jaraknya sesuai atau tidak dan beberapa bangunan yang sepadan dengan jalan. Soal izin dicabut, itu kewenangan Dinas Perizinan dan bagi saya tidak masalah. Hanya saja, saya menyesalkan kenapa baru sekarang, sehingga seperti di todong begitu saja. Saya akan mengecek bangunan lain yang sepadan dengan bahu jalan, apakah sama atau tidak nasibnya,” ujarnya.

Lebih jauh, Maman menyebutkan dari pihak perusahaan akan berusaha melakukan permohonan diskusi dengan melayangkan surat sebagai bentuk usaha pihaknya, meskipun upaya koordinasi sebelumnya yang ditempuh justru nihil.

“Termasuk harus ada KKOP, walaupun itu bukan wilayah KKOP. Tapi, perusahaan harus menempuh atas usulan Dinas Perizinan dan juga supaya minta rekomendasi ke Lanud. Tentunya untuk mengurus perizinan ini bukan dengan biaya yang sedikit. Kita lihat saja nanti apakah ada solusi diskusi atau tidak. Jika tidak ada, apa boleh buat, kita terima saja,” pungkas Maman. (Mad/R6/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!