Tanah Desa Putrapinggan Pangandaran Kembali Disoal

25/04/2017 0 Comments
Tanah Desa Putrapinggan Pangandaran Kembali Disoal

Kantor Desa Putrapinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Photo: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Pemerintah Kecamatan Kalipucang bersama Pemda Pangandaran kembali memediasi Pemdes Putrapinggan dengan kuasa hukum penggungat dari ahli waris tanah yang digunakan untuk kantor Desa Putrapinggan dengan melibatkan tokoh masyarakat.

Mediasi yang berlangsung di Aula Kecamatan Kalipucang kembali menemui jalan buntu setelah kedua belah pihak tidak ada kata sepakat lantaran pihak penggugat meminta tanah yang belum diselesaikan pembayarannya agar secepatnya kelar. Jika hal itu tidak dikabulkan, maka pihak penggugat akan melanjutkan ke proses hukum.

Diketahui, tanah desa yang kini digunakan Balai Desa Putrapinggan sebenarnya merupakan tanah milik atas nama Uli Suyadi dan Almarhum E Koswara yang masih belum terpecahkan. Bukti tanah tersebut sesuai map book, DHOP Tahun 1974 dan letter C persil 49 No. 276 dengan luas kurang lebih 223 da Blok Karangsari.

Sementara itu, bukti lainnya juga berdasarkan kwitansi pembelian tanah pihak Desa Putrapinggan yang tercatat tanggal 21 September 1981 dengan luas 15 bata serta pernyataan saksi, H. Komarudin, yang saat itu sebagai juru tulis desa dan menyaksikan pembayaran tersebut. 

Wawan Suprawan, S.H., ahli waris yang juga kuasa penggugat mengatakan, dirinya mempersoalkan Pemdes Putrapinggan soal pembayaran tanah yang sisanya belum dibayarkan. Hal tersebut ia lakukan atas dasar dari kwitansi pembayaran tanah milik penggugat yang masih ada sisa belum diselesaikan.

“Pernah ada pengukuran dari pihak penggugat dengan Kepala Desa Putrapinggan, yakni bapak Salam. Hasil pengukurannya ada 64 bata, sedangkan yang baru dibayar sesuai kwitansi baru 15 bata pada tahun 1981. Kami sebagai kuasa penggugat minta kepada pihak pemerintahan desa untuk segera menyelesaikan sisanya,” tegas Wawan Suprawan pada Koran HR, Senin (17/4/2017) lalu.

Jika dari pihak Pemdes Putrapinggan masih belum ada I’tikad baik menyelesaikan persoalan tersebut, lanjutnya, ia akan memilih jalan proses hukum agar cepat selesai.

Wawan kembali menjelaskan, tanah yang saat ini digunakan balai desa tersebut sudah dialihkan menjadi tanah asset desa oleh Pemdes Putrapinggan pada tahun 2005. Padahal, kenyataannya tanah tersebut belum juga selesai pembayarannya.

“Kami harap pemdes segera melakukan musyawarah untuk penyelesaian pembayaran atau kami sebagai kuasa penggugat akan menindaklanjuti secara hukum,” katanya. (Mad/R6/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!