Komisi III DPRD Ciamis; Pelimpahan Pembangunan Desa ke Pemborong tidak Dibenarkan

16/05/2017 0 Comments
Komisi III DPRD Ciamis; Pelimpahan Pembangunan Desa ke Pemborong tidak Dibenarkan

Oyat Nur Ayat, Ketua Komisi III DPRD Ciamis. Foto: Dokumen/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Ketua Komisi III DPRD Ciamis, Oyat Nur Ayat, mengatakan, pemerintahan desa jangan melakukan tindakan yang dapat berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Karena, menurutnya, melimpahkan pekerjaan pembangunan fisik ke pihak ketiga tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

“Kalau pemerintahan desa akan membangunan jalan hotmix, misalkan, tidak perlu dilimpahkan pengerjaannya ke pihak ketiga. Tetapi, pihak desa cukup memanggil konsultan teknik di bidang jalan yang dijadikan sebagai pendamping ahli. Pengerjaannya tetap oleh desa beserta LPM yang melibatkan swadaya masyarakat,” katanya, kepada Koran HR, Selasa (09/05/2017) lalu.

Menurut Oyat, apabila pekerjaan fisik dari dana desa disubkan ke pihak ketiga, tentu akan mengurangi kualitas pekerjaan. Karena, kata dia, bagaimanapun pihak ketiga akan meminta keuntungan dari pekerjaan tersebut. “Kalau anggaran diambil 10 persen untuk keuntungan pemborong, tentunya kualitas pembangunannya tidak akan maksimal. Selain itu, praktek tersebut sudah bisa dikategorikan pelanggaran hukum,” tegasnya.

Oyat menambahkan, masyarakat pun harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan di tingkat desa. Karena anggaran yang dikucurkan ke pemerintahan desa sangat besar setelah digulirkan program Dana Desa dari pemerintah pusat.

“Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk ada pengerjaan yang tidak melibatkan masyarakat, kepala desanya perlu diingatkan. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengontrol pengelolaan anggaran desa agar tidak menyimpang dari kolidor hukum,” tegasnya. (Bgj/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!