Program Pembangunan Desa di Ciamis Jangan Disubkan ke Pemborong!

16/05/2017 0 Comments
Program Pembangunan Desa di Ciamis Jangan Disubkan ke Pemborong!

Foto: Ilustrasi net/Ist

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, Lili Romli, mengingatkan pemerintahan desa agar tidak melimpahkan pekerjaan atau mensubkan pengerjaan pembangunan fisik yang didanai Dana Desa atau ADD ke pihak ketiga atau pemborong. Menurutnya, dalam aturannya pun seluruh pengerjaan pembangunan fisik di pemerintahan desa harus dilakukan swakelola dengan melibatkan peran serta masyarakat.

“Setiap akan pencairan anggaran, kami selalu mengumpulkan kepala desa. Dan dalam pertemuan itu kami selalu mengingatkan agar kepala desa dan perangkatnya tidak bermain-main dalam pengelolaan anggaran desa. Kami akan tegaskan dalam pertemuan nanti bahwa jangan ada pemerintahan desa yang melimpahkan pekerjaan pembangunan fisik ke pihak ketiga atau pemborong,” tegasnya, kepada Koran HR, belum lama ini.

Pihaknya, kata Lili, sudah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Ciamis untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan anggaran desa kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya. “Kami menggandeng kejaksaan agar kepala desa dan perangkatnya tidak salah dalam mengelola keuangan desa. Tetapi, apabila sudah diberi pemahaman serta diingkatkan tetap saja ada kepala desa yang ‘membandel’, itu tanggung saja sendiri akibatnya,” katanya.

Menurut Lili, selain menyalahi aturan hukum, melimpahkan pekerjaan pembangunan fisik ke pihak ketiga tentu banyak ruginya. Selain kualitas pengerjaan fisiknya tidak akan maksimal, juga akan menutup bantuan swadaya dari masyarakat.

“Tujuan swakelola ini untuk melestarikan budaya gotong royong yang sudah melekat di bangsa kita. Dari budaya gotong royong ini banyak faedahnya. Selain kualitas bangunannya bisa berkualitas, karena ada tambahan bantuan dari masyarakat, juga untuk memupuk kebersamaan dan kecintaan masyarakat terhadap kampung halamannya,” ujarnya.

Apabila pekerjaan pembangunan fisik dilimpahkan ke pihak ketiga, lanjut Lili, berarti pemerintahan desa ‘mematikan’ budaya gotong royong di masyarakat. “Kami minta kalau ada desa yang sudah memiliki niatan seperti itu, tolong diurungkan. Selain merugikan masyarakat, juga rentan terjerat masalah hukum,” katanya. (Bgj/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!