Rekomendasi LKPJ Bupati Pangandaran, DPRD Soroti 32 Poin Permasalahan

04/05/2017 0 Comments
Rekomendasi LKPJ Bupati Pangandaran, DPRD Soroti 32 Poin Permasalahan

Rapat Paripurna Istimewa penyampaian Rekomendasi DPRD terkait LKPJ Bupati 2016. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pangandaran tahun 2016 merekomendasikan 32 poin permasalahan di SKPD untuk perbaikan kedepan. Selain itu, Pansus juga memberikan apresiasi terhadap Pemda Pangandaran yang telah serius dan berhasil melaksanakan program-program unggulannya meskipun masih memiliki kekurangan.

Ketua Pansus LKPj Bupati Pangandaran tahun 2016, Ucup Supriatna, mengatakan, rekomendasi tersebut telah disampaikan Pansus LKPj yang dihadiri oleh Bupati dan seluruh SKPD dalam rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan di gedung rapat DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (27/04/2017) lalu.

“Hasil evaluasi Pansus, SKPD masih banyak kekurangan dalam menyajikan data dan banyak yang tidak sinkron antara rencana target dengan hasil capaian kinerja. Tetapi, pansus juga mengapresiasi kepada Pemda yang telah berhasil dan serius melaksanakan program-program unggulannya,” jelas Ucup kepad Koran HR, Sabtu (29/4/2017) lalu.

Sementara itu, salah seorang anggota Pansus, Ngisom, menambahkan, Pansus juga menemukan banyak persoalan yang sifatnya administrasif. Hal itu terjadi karena kurang cermatnya SKPD dalam menyusun pelaporan pada setiap kegiatan.

“Ke depan, diharapkan SKPD lebih cermat dan teliti dalam menyajikan data serta informasi agar antara perencanaan dan hasil kinerja terukur secara maksimal,” kata Ngisom yang juga politisi PKB kepada HR, Minggu (30/4/2017) lalu.

Ia kembali menjelaskan, setelah Pansus LKPj melakukan tahapan pembahasan dan uji petik lapangan, masih banyak perencanaan yang kurang matang dengan tidak terserapnya semua anggaran. Seperti pada program kegiatan Pangandaran Madani, ternyata SOP nya belum ada dan SKPD menggunakan SOP nya berupa Perbup, tetapi di LKPJ tidak disampaikan atau dicantumkan.

“Walaupun itu tidak ada dalam aturan, karena ini sifatnya laporan, maka alangkah baiknya dicantumkan di LKPJ tersebut. Kita juga menemukan kegiatan perencanaan yang tidak terserap, tetapi kegiatannya ada realisasinya. Terus, ada nomenklatur sama, tetapi anggarannya berbeda kegiatan, artinya ada 2 kegiatan dilaksanakan pada saat yang sama. Ke depan, hendaknya menjadi bahan evaluasi untuk Pemda supaya baik perencanaan dan realisasi juga APBDnya sinkron,” kata Ngisom.

Masih menurut Ngisom, penempatan konsideran di LKPJ ada yang terbalik-balik. Yang seharusnya didahulukan, malah sebaliknya. Menurut Ngisom ini sangat berbahaya lantaran LKPJ merupakan dokumen Negara.

“Ketika ditarik kan tidak mungkin karena sudah menjadi dokumen Negara. Ke depan, kita berharap hal seperti itu harus bisa lebih rapih dan teratur sesuai dengan perundang-undangannya,” pungkas Ngisom. (Mad/R6/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!