Soal Keakuratan Data LKPJ Bupati Pangandaran, Fraksi PKB Minta BPK RI Lakukan Audit

Soal Keakuratan Data LKPJ Bupati Pangandaran, Fraksi PKB Minta BPK RI Lakukan Audit

Rapat Paripurna Istimewa penyampaian Rekomendasi DPRD terkait LKPJ Bupati 2016. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Ketua Fraksi PKB, Jalaludin, mengatakan, untuk meyakini keakuratan data yang dituangkan dalam LKPJ, pihaknya meminta BPK RI untuk melakukan audit dan dirinya pesimis akan mendapatkan WTP kalau LKPJ nya kurang sempurna.

“Ketika LKPJ sempurna dan sesuai serta hasil yang maksimal, WTP akan kita peroleh. Tetapi kalau BPK RI memeriksa hasil dari Inspektorat dengan serius sesuai dengan data riil yang ada, jangan berharap WTP akan diperoleh. Saya berharap ke depan bisa untuk meningkatkan kinerja serta evaluasi diseluruh SKPD,” kata Jalaludin.

Masih menurut Jalaludin, setelah mengkaji LKPJ, banyak data yang tidak sinkron antara LKPj dengan APBD serta tidak sesuai dengan KUA dan PPAS.

“Jika di kemudian hari persoalan tersebut menjadi temuan hukum, maka kami anggota DPRD telah menyampaikan persoalan tersebut dan meminta untuk memperbaikinya,” pungkas Jalaludin.

Dalam rekomendasi Pansus LKPj, pihak DPRD meminta Bupati Pangandaran untuk mengevaluasi pejabat yang dinilai kurang cermat dalam menyajikan data.

Sementara itu, Ketua DPRD Kab Pangandaran, Iwan M Ridwan, menyampaikan, rekomendasi DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap LPKJ 2016-2017, kinerja Pemerintah dan DPRD harus sinergi dan dikokohkan dengan harus memperhatikan kerja yang lebih jelas, lebih fokus, dan lebih transparan lagi.

“Rekomendasi kami, sebagai legislatif, kinerja Pemda Pangandaran sudah sesuai dengan arah kebijakan dan perencanaan. Akan tetapi kenyataannya dalam pelaksanaan belum maksimal dan harus diperbaiki ke depannya,” jelas Iwan M Ridwan. 

Akan tetapi, lanjut dia, ada banyak catatan yang harus diperbaiki seperti data yang harus sesuai dengan perundang-undangan serta sinkronisasi antara perencanaan serta pelaksanaan program.

“Jangan sampai nantinya ada temuan yang berdampak pada indikasi hokum, sehingga kami sebagai legislatif harus mengingatkan dan memberikan arahan sesuai petunjuk dari Kemendagri dan Kemenpan,” pungkas Iwan M Ridwan dalam penyampaian pada rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pangandaran dengan agenda pembacaan rekomendasi oleh DPRD.

Sementara itu, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, mengklarifikasi, jika semua perencanaan dan pelaksanaan program sudah sesuai arah kebijakan pembangunan pemerintah.

“Akan tetapi, jika ada kritik dan saran kemudian rekomendasi yang bersifat membangun, itu kami terima dan akan diperbaiki demi Pangandaran hebat,” tegasnya dalam sambutan. (Mad/R6/Koran HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles