Tidak Dihargai Kades, Ketua RT/RW di Budiasih Ciamis Pilih Mundur

09/05/2017 0 Comments
Tidak Dihargai Kades, Ketua RT/RW di Budiasih Ciamis Pilih Mundur

Perwakilan RT dan RW Desa Budiasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, menyerahkan berkas pengunduran diri dari jabatannya, di Kantor Desa Budiasih, Senin (8/05/2017). Photo : Tantan/HR.

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),- 

Ketua Rukun Tetangga (RT) beserta Ketua Rukun Warga (RW) di 3 Dusun Desa Budiasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mundur dari jabatannya secara massal, Senin (8/05/2017). Pengunduran diri dilakukan karena tidak dihargai oleh Kepala Desa (Kades) Budiasih.

“Hari ini, kami bersama seluruh RT dan RW. 8, mendatangi kantor desa untuk menyatakan pengunduran diri secara bersama-sama,” kata Ketua RW. 8, Nono kepada HR Online, di Kantor Desa Budiasih, Senin (8/5/2017). 

Nono menambahkan, jumlah keseluruhan pengurus RT dan RW yang mengundurkan diri dari tiga dusun berjumlah sebanyak 8 RW dan 44 RT.

Dijelaskan Nono, pengunduran diri massal sebagai bentuk protes karena merasa sudah tidak dihargai oleh kades, salah satunya saat acara pengukuhan perangkat desa yang baru.

Dalam aksi ini, lanjutnya, selaku Ketua RW, dirinya tidak mengajak kepada Ketua RT untuk ikut mengundurkan diri, tetapi secara adat ketimuran para Ketua RT merasa sakit hati yang tidak dihargai kepala desa. “Ya saat ini sebagai bentuk kekompakan dan kebersamaan saja,” ujarnya. 

Menurutnya, dengan kejadian ini dipastikan berdampak kepada seluruh pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu, diantaranya, kepengurusan kependudukan, yang memerlukan cap dan tanda tangan RT dan RW dan lain sebagainya.

Ditempat yang sama, Ketua RT 18, RW. 03, Endang mengatakan, selain pengajuan pengunduran diri secara massal, kedatangannya ke kantor desa untuk mempertanyakan terkait rotasi dari perangkat desa yang tidak mengundang warga, minimal ketua RT dan RW. 

“Sudah tentu kami selaku masyarakat berhak menanyakan transparansi terutama dalam bidang pembangunan. Bukannya kami menghalang-halangi kinerja perangkat desa, tetapi sampai saat ini tidak ada keterbukaan,” tuturnya. 

Padahal, imbuh Endang, waktu-waktu tertentu selalu diadakan rapat mingguan atau musyawarah. “Tetapi sampai saat ini sudah tidak pernah diadakan, sehingga berbagai kegiatan desa warga tidak pernah diberikan informasi,” pungkasnya. (Tantan/R5/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!