Banjar Sebagai Kota Layak Anak Belum Optimal

04/06/2017 0 Comments
Banjar Sebagai Kota Layak Anak Belum Optimal

Foto: Ilustrasi net/Ist

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Program Kota Layak Anak (KLA) yang tengah dirintis Pemerintah Kota Banjar, sampai saat ini belum maksimal karena belum memiliki grand design atau pun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dibuat sejak 2015 masih perlu direview. Selain itu, juga belum terpenuhinya sejumlah infrastruktur untuk anak, serta masih banyaknya terjadi kasus pencabulan terhadap anak.

Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi Bappeda Kota Banjar, Tito Ismanto, mengatakan, jika melihat dari hasil penilaian, sampai sekarang baru mencapai 702 point, dan kekurangannya minimal 200 point untuk disebut Banjar KLA. Sehingga, harus dibuat kembali grand design atau RAD-nya harus direview.

“RAD yang ada sekarang yaitu berdasar Perwal No 5 b tentang RAD pengembangan KLA Banjar 2015-2019, tidak menunjukkan kondisi penilaian sekarang, atau upaya-upaya kekurangan sesuai indikator yang ditentukan harus direncanakan lagi. Maka grand design harus disempurnakan,” jelasnya, Selasa (30/05/2017) lalu.

Adapun Gugus tugas yang sudah dibentuk Walikota sesuai SK No.441.8/Kpts.40-BKBPP/2015, lanjut Tito, semuanya mulai dari sekarang harus merekap kekurangan yang ada dalam mendukung Banjar KLA. Tak terkecuali lembaga atau dunia usaha serta media, terlebih jurnalis yang sudah diwadahi dalam Jurnalis Anti Kekerasan pada Perempuan dan Anak (Jupen) Kota Banjar.

Dengan kata lain, setiap SKPD wajib mendukung program KLA dan harus menyusun program kerja, di mana di dalamnya ada yang berbasis pada KLA. Jadi, menurut Tito, pemkot harus segera merealisasikan grand design implementasi program KLA di tiap sektor.

Sedangkan, OPD teknisnya, dalam hal ini Dinas Sosial P3K, harus lebih mendorong, terlebih ada anggarannya. Raperda Banjar KLA yang sedang diproses untuk segera mendesak DPRD menyelesaikannya menjadi Perda. Masih banyaknya kasus pencabulan terhadap anak harus segera dibuat upaya sistematik, tentunya itu dimulai dari keluarga.

“Kami sendiri selaku ketua gugus tugas akan segera mengkoordinasikan dan mengumpulkannya. Gugus tugas yang ada akan kita kumpulkan dalam sebuah DPA kegiatan guna mereview grand design atau RAD KLA. Pelibatan sejumlah pihak agar pelaksanaan lebih terarah dan sinkron satu sama lain,” katanya.

Tito juga menjelaskan, program-program dalam grand design yang mesti segera direview tentu harus menggambarkan atau berkontribusi kepada indikator-indikator dari 5 klaster hak anak dalam Banjar KLA, yaitu hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus, juga ditambah kelembagaan.

Kemudian, ada 24 indikator yang harus terpenuhi mencapai KLA, diantaranya Perda KLA, terlembaga KLA, keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa, registrasi anak, informasi layak anak, partisipasi anak, perkawinan anak.

Selanjutnya, lembaga konsultasi, lembaga pengasuhan alternatif, infrastruktur ramah anak, fersalinan faskes,prevalensi gizi, PMBA, faskes pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, kawasan tanpa rokok, PAUD-HI, wajar 12 th, SRA, PKA, korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornofrafi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, ABH, terorisme, dan stigma.

“Nah, menganalisa itu semua masih perlu banyak upaya dan PR untuk mewujudkan KLA. Lihat mana kekurangannya dan upaya-upaya apa saja yang harus dimasukan dalam review grand design KLA,” pungkas Tito. (Nanks/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!