Bappeda Sosialisasi RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018

26/06/2017 0 Comments
Bappeda Sosialisasi RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2018

Bappeda saat melakukan sosialisasi Perbup Nomor 21 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2017. Foto: Istimewa

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com)

Bappeda Kabupaten Pangandaran mensosialisasikan Perbup Nomor 21 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2017 lalu. Selain itu, Bappeda juga melakukan koordinasi perencanaan dan penyusunan Renja SKPD Tahun 2018 yang implementasinya dari RKPD, RPJMD, RPJPD Kabupaten Pangandaran.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran, H. Ujang Endin Indrawan melalui Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Bappeda Pangandaran, Warsidi, SE.,MM., mengatakan, sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja pembangunan tahun 2015-2016, arah kebijakan pembangunan tahun 2018, dan kebijakan pendanaan pembangunan tahun 2018 dengan menggunakan sistem integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pengendalian capaian target indikator kinerja yang utama.

“Kondisi tahun 2016 PDRB (ADHB) kita Rp. 9,34 trilyun, PDRB perkapita sebesar Rp. 22.36 juta dengan inflasi 4,79 persen, LPE 4,94 persen, IPM 65,90, RLS 7,09 tahun, AHH 70,27 tahun, kondisi APK SD 106 persen, SMP 106 persen , dan SMA 63 persen, APK PT 8,65 persen,” jelas Warsidi kepada Koran HR, Senin (19/6/2017).

Sementara dari kondisi Indeks pembangunan Manusia (IPM), lanjut Warsidi, sebanyak 65,90, indeks pendididkan 57,52, angka harapan lama sekolah (tahun) 12,2, angka rata-rata lama sekolah (tahun) 7,09, indeks kesehatan 77,34, angka harapan hidup (tahun) 70,27, indeks pengeluaran 8,270, dan daya beli masyarakat (dalam rupiah) 64,33 yang mana didapat dari sumber BPS.

“Dengan data tersebut, maka kita bisa tentukan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, maupun Kabupaten Pangandaran di tahun 2018 seperti pada tema RKP, yakni memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ucap Warsidi.

Masih dikatakan Warsidi, upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2017 serta mendorong pertumbuhan ekonomi 2018, pihaknya melakukan perbaikan kualitas belanja, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing dan nilai tambah industri. Selain itu, peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka memprioritaskan belanja pemerintah untuk pencapaian sasaran prioritas Nasional juga menjadi acuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kebijakan isu strategis jangka panjang Kabupaten Pangandaran diantaranya soal rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan, belum memadainya prasarana kesehatan serta fasilitasnya, masih rendahnya daya beli masyarakat, belum terbangunnya gedung perkantoran pemerintah daerah yang permanen, masih rendahnya kinerja sektor pariwisata, pertanian, perkebunan rakyat, serta perikanan laut. Selain itu, masih rendahnya kinerja manajemen penanganan sampah dan limbah (sanitasi lingkungan), belum tertib dan tertatanya kawasan wisata, masih minimnya pengembangan pemanfaatan TIK untuk mewujudkan Pangandaran kabupaten cerdas, minimnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur dan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan,” Jelas Warsidi

Sementara pada kebijakan isu strategis jangka menengah Kabupaten Pangandaran, sambung Warsidi, diantaranya belum optimalnya koordinasi kelembagaan di DOB Kabupaten Pangandaran, kurangnya penataan pedagang kaki lima (PKL) di lokasi-lokasi pariwisata, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui analisa daya dukung dan daya tampung lingkungan, kurangnya infrastruktur pengembangan wilayah, belum optimalnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan daerah tujuan wisata.

Untuk isu strategis lainnya, kata Warsidi, diantaranya belum efektifnya kemitraan dengan masyarakat lokal dalam industri pariwisata, kurangnya pemberdayaan masyarakat dan kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, belum tergalinya potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran secara merata yang mana berpotensi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Sesuai dengan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Pangadaran tahun 2016-2021, diantaranya misi pertama yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan melayani. Misi kedua adalah mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Misi ketiga adalah menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Sementara misi keempat yaitu memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal, misi kelima yakni membangun SDM yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing. Terakhir, misi yang keenam adalah membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan,” jelas Warsidi lagi.

Adapun untuk janji-janji Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran yang sudah terealisasi diantaranya pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar hingga tingkat SLTA guna mempercepat terlaksananya wajar 12 tahun, penggratisan pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas), selanjutnya percepatan pembangunan rumah sakit dan Puskesmas yang memadai.

Janji yang sudah terealisasi lainnya, kata Warsidi, diantaranya perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan Irigasi, pembentukan unit penanggulangan kemiskinan dengan penggratisan raskin, penataan dan pengembangan kawasan wisata, pengembangan pendidikan agama Islam untuk semua anak didik, perencanaan dan penerapan APBD yang berpihak kepada Masyarakat.

“Selain itu, janji lainnya seperti pengembangan industri kreatif, percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan aparatur desa, peningkatan kesejahteraan guru mengaji, guru madrasah, dan pengelola masjid, pengembangan budaya dan pelestarian kearifan lokal, peningkatan kualitas jalan Kabupaten dan penghubung ibu kota kecamatan melalui hotmix dan cor beton dan peningkatan dan pengembangan jalan poros tengah (Pangleseran-Cikohkol) juga sudah direalisasikan,” paparnya.

Sementara janji Bupati yang belum terealisasi, tambah Warsidi, antara lain percepatan pembangunan pusat Pemerintahan Kabupaten Pangadaran, peningkatan pendapatan petani dan produksi hasil pertanian, peningkatan pendapatan nelayan dan masyarakat pesisir, pemberian beras untuk pesantren, pembangunan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berwawasan lingkungan, penguatan ketahanan pangan, pembangunan dan peningkatan jalan antar kawasan wisata.

“Jadi, janji Bupati dan Wakil Bupati semuanya ada 21 poin dan mudah-mudahan terlaksana semua,” ucap Warsidi.

Sedangkan untuk fokus pembangunan tahunan berdasarkan arah kebijakan RPJMD, lanjut Warsidi, di tahun 2017 dengan pembangunan infrastruktur jalan dan sarana pemerintahan, tahun 2018 dengan pemenuhan pelayanan dasar dengan dukungan TIK menuju Pangandaran Kabupaten Cerdas, tahun 2019 yakni dengan penataan destinasi wisata, tahun 2020 pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis desa wisata dan tahun 2021 yakni pemantapan fasilitas wilayah.

Warsidi menambahkan, untuk prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2018 sesuai visi misi RPJMD 2016-2021 dan janji Bupati dan Wakil Bupati, arah kebijakan pembangunan daerah meliputi pencapaian target dan perwujudan janji Bupati dan Wakil Bupati sesuai indikator kinerja dan misi RPJMD, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, mengoptimalkan pembangunan diseluruh wilayah serta mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi.

Lebih jauh, Warsidi menjelaskan bila prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2018 ada 14 poin yang mana baru terealisasi 8 poin. Di antara yang sudah terealisasi yakni meliputi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis TIK, penyediaan infrastruktur permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan serta wilayah pesisir, peningkatan pencegahan dan penanganan bencana, peningkatan stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya serta   peningkatan penataan ruang daerah.

“Yang belum direalisasikan diantaranya peningkatan dan penataan destinasi wisata, peningkatan pengendalian dan pengamanan lingkungan pelestarian lingkungan hidup, peningkatan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) dan daya saing Industri, peningkatan cadangan pangan daerah, ketersediaan informasi harga dan akses pangan, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan serta penanganan daerah rawan pangan, percepatan pembangunan pusat pemerintahan dan peningkatan kesadaran politik dan hukum,” ungkapnya.

Dari data yang dihimpun Koran HR, RKPD tahun 2018 terdiri dari 24 urusan wajib, 8 urusan pilihan, 5 urusan penunjang 388 program dan 4.081 kegiatan dengan total anggaran kegiatan prioritas sebesar Rp. 4.279.986.695.281. Adapun rinciannya, APBD Kabupaten sebesar Rp. 2.045.264.203.846, APBD Provinsi sebesar Rp. 1.081.457.478.000, APBN sebesar Rp. 1.153.265.013.435. (Adv)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!