Dinilai Terlalu Mengintervensi Hak Seseorang, PPDB Sistem Zonasi di Banjar Disoal

27/06/2017 0 Comments
Dinilai Terlalu Mengintervensi Hak Seseorang, PPDB Sistem Zonasi di Banjar Disoal

Foto: Ilustrasi net/ist

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 dengan sistem zonasi yang sekarang ini sedang dilakukan di tingkat SMP dan SMA/SMK di Kota Banjar, tidak harus serta merta diterapkan pihak sekolah.

Seperti dikatakan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Banjar, Rudi Ilham, kepada Koran HR, Selasa (20/06/2017) lalu. Dia menilai, pemberlakuan PPDB zonasi sama saja membatasi ruang gerak peserta didik, dan terlalu mengintervensi hak dari seseorang. “Ini terlalu memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan kemauan orang lain,” tandasnya.

Menurut Rudi, jika permasalahannya sistem PPDB tersebut diberlakukan karena alasan tidak meratanya pembagian siswa, yaitu ada sekolah yang banyak mendapatkan murid baru, dan ada juga yang sedikit, seharusnya yang dibatasi itu adalah jumlah rombongan belajar (rombel) setiap sekolah, terutama sekolah favorit.

“Harusnya yang dibatasi itu jumlah rombelnya, karena tak sedikit sekolah yang dianggap unggulan atau banyak diminati, itu lebih banyak menerima murid baru, meskipun ruang belajarnya tak memenuhi. Nah, itu kan dipaksakan dan tidak ada keadilan,” tukasnya.

Adanya pemberlakuan itu diprediksi akan terjadinya ketidakpuasan orang tua siswa. Dengan kata lain, bisa terjadi nantinya minat siswa untuk sekolah menjadi kurang lantaran mereka masuk di sekolah yang tidak diinginkannya.

Akibatnya muncul kesan diskriminasi, karena dalam aturan tersebut calon siswa dari daerah pinggiran sulit mengakses pendidikan di kota. Di mana di sekolah tertentu dipercaya memiliki kualitas pendidikan lebih baik serta fasilitas lebih lengkap.

Rudi juga menganggap, aturan lain terkait SKTM sebagai sebuah langkah kebijakan yang sedikit aneh. Sebab, dalam aturan PPDB baru, SKTM dapat memberi point nilai tambahan bagi calon siswa.

“Jelas aneh, yang dinilai kondisi sosial ekonomi keluarga calon siswa, bukan aspek kemampuan kognitif siswa. Jadi kesannya SKTM itu diibaratkan piagam, menjadi point masuk sekolah. Mestinya sebelum diberlakukan, ada pengkajian mendalam terlebih dahulu oleh Dinas pendidikan. Bila perlu ditinjau ulang permasalahan tersebut,” tandasnya. (Nanks/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!