DPRD dan Pemkab Ciamis Sepakati 15 Reperda untuk Segera Dibahas

06/06/2017 0 Comments
DPRD dan Pemkab Ciamis Sepakati 15 Reperda untuk Segera Dibahas

Ade Amran, Wakil Ketua Bapemperda (Badan Pembuat Peraturan Daerah) DPRD Ciamis.

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

DPRD Ciamis bersama Pemkab Ciamis akhirnya menyepakati 15 Raperda yang harus segera dibahas dan disyahkan menjadi Perda pada tahun 2017 ini. Dari 15 Raperda yang masuk prioritas dalam Prolegda tahun 2017 ini, 8 diantaranya merupakan usulan hak inisiatif DPRD. Sementara 7 Raperda merupakan usulan Pemkab Ciamis.

8 Raperda yang diusulkan melalui hak inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, tentang Tata Kelola Kawasan Agropolitan, tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, tentang Pengelolaan Sampah, tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Sementara 7 Raperda yang diusulkan Pemkab Ciamis, yakni Raperda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tatar Galuh Ciamis, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, tentang Urusan Pemerintahan Konkruen yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, tentang Parub atas Perda no 12 tahun 2015 terkait PD BPR Kab. Ciamis, Perub atas Perda no 13 tahun 2015 terkait Penyertaan Modal Pemda kepada PD BPR Surya Galuh, PD BPR Cimerak dan PT LKM Ciamis dan tentang Perub atas Perda no 7 tahun 2015 terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Wakil Ketua Bapemperda (Badan Pembuat Peraturan Daerah) DPRD Ciamis, Ade Amran, mengatakan, 15 usulan Raperda tersebut merupakan pembahasan pada tahap pertama Prolegda DPRD Ciamis tahun 2017. “Artinya, 15 Raperda ini sifatnya penting dan harus segera disyahkan menjadi Perda,” katanya, kepada Koran HR, Selasa (30/05/2017) lalu.

Ade menjelaskan, pihaknya mengusulkan Raperda tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat melalui program yang digulirkan Pemerintahan Desa.

“Raperda ini mendorong Pemerintahan Desa untuk ikut menggerakan perekonomian di masyarakat. Strategi yang dibangun Pemerintahan Desa bisa dengan melakukan kerjasama dengan desa tetangga untuk bersama-sama membangun sebuah usaha yang menghasilkan nilai profit. Caranya, bisa melalui Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) ataupun dengan badan usaha lainnya,” ungkapnya.

Ade menambahkan, Raperda ini memberi ruang melakukan kerjasama dengan desa tetangga agar usaha yang dikembangkan bisa memiliki daya saing dengan pelaku usaha pada umumnya. Karena, lanjut dia, apabila pengelolaan usaha hanya dilakukan oleh satu desa, dimungkinkan berat untuk berkembang lantaran terbentur modal usaha ataupun sumber daya manusia.

“Usaha yang dibangun bisa melibatkan beberapa pemerintahan desa di satu kecamatan. Sehingga, apabila pengelolaan usaha itu berhasil, bisa membentuk sebuah perekonomian kawasan yang kuat,” ujarnya.

Sementara Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten,  kata Ade, bertujuan agar program pembangunan jalan di Kabupaten Ciamis lebih terarah. Dengan begitu, target Kemantapan Jalan kabupaten pada tahun 2019 bisa tercapai.

“Banyak yang akan diatur dalam Perda tersebut, diantaranya soal perencanaan, pengalokasian anggaran dan penetapan fokus penghotmixan yang menitikberatkan pada penuntasan perbaikan jalan kabupaten,” terangnya.

Dalam Perda itu pun, tambah Ade, akan diatur porsi anggaran yang ideal untuk pemeliharaan jalan. Dengan begitu, anggaran infrastruktur agar tidak terkesan sporadis hanya untuk membangun jalan.

“Selain itu, Perda itu pun akan mengatur soal penentuan lokus pembangunan jalan yang mengacu pada konsep skala prioritas. Artinya, penentuan lokus perbaikan jalan tidak bisa berdasar atas desakan atau kebutuhan politis, tetapi benar-benar melihat pada kondisi riil di lapangan,” ungkapnya.

Ade juga mengatakan, hitungan porsentase anggaran ideal untuk pemeliharaan jalan harus terskema dengan baik. Artinya, kalau Pemkab sudah melakukan perbaikan jalan sekian kilometer dalam tiga tahun terakhir, maka harus dihitung berapa kebutuhan anggaran pemeliharaan pada setiap tahunnya.

“Jadi, untuk mengejar kemantapan jalan, memang harus terancana dengan baik. Tidak asal-asalan atau tidak hanya mengejar panjang jalan saja,” ujarnya.

Sedangkan terkait Raperda Pengelolaan sampah, terang Ade, pihaknya mendorong agar pelayanan sampah bisa tercover hingga ke tingkat desa.  Namun dalam konsepnya tidak 100 persen ditangani oleh Pemkab Ciamis. Tetapi, dalam hal ini ada keterlibatan dari masing-masing pemerintahan desa.

“Jadi, di setiap desa harus membentuk kelompok bank sampah. Kelompok ini nantinya mengelola sampah agar bisa berdaya guna ekonomis. Artinya, sampah kaleng dan plastik bisa dikumpulkan untuk dijual ke rongsok. Sementara sampah organik bisa diolah menjadi pupuk. Mengenai sampah yang tidak bisa dimanfaatkan, baru dikumpulkan di suatu tempat dan diangkut oleh petugas kebersihan,” katanya.

Menurut Ade, dengan adanya pengolahan sampah oleh kelompok di masing-masing desa, nantinya akan mengurangi volume sampah yang akan diangkut oleh petugas kebersihan. Dengan begitu, petugas kebersihan tidak akan kelimpungan mengangkut sampah dengan volume yang cukup banyak dari masing-masing desa atau kecamatan.

“Namun, mengenai pengangkutan sampah yang melibatkan petugas kebersihan teknisnya seperti apa, nanti akan kita kaji dulu dalam kajian akademik. Kami pun akan mengundang Dinas terkait untuk mendiskusikan strategi program pelayanan sampah desa ini. Hal itu agar pada pelaksanaannnya nanti semua pihak sudah siap melaksanakan program ini,” katanya.

Ade mengatakan, 8 usulan Raperda yang digagas melalui hak inisiatif DPRD merupakan hasil jaring aspirasi yang dilakukan DPRD Ciamis terhadap kondisi kebutuhan masyarakat Kabupaten Ciamis saat ini. “ Seperti Raperda tentang Pasar Rakyat. Raperda itu diusulkan menangkap kegelisahan masyarakat khususnya pedagang tradisional yang khawatir keberadaannya tergerus dengan menjamurnya pasar modern di Kabupaten Ciamis,” pungkasnya. (Bgj/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!