DPRD Segera Sikapi ASN dan Kades Terlibat Politik Pilkada Ciamis

06/06/2017 0 Comments
DPRD Segera Sikapi ASN dan Kades Terlibat Politik Pilkada Ciamis

Foto: Ilustrasi net/Ist

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

DPRD Ciamis akan segera memanggil Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Ciamis untuk mengklarifikasi adanya dugaan sebagian pejabat, kepala desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Ciamis yang terlibat politik praktis Pilkada.

Wacana ini berkembang setelah beredarnya sebuah foto beberapa pejabat Pemkab Ciamis terlihat hadir saat Sekda Ciamis, Herdiat, mengembalikan formulir dan syarat pendaftaran calon bupati ke kantor Partai Golkar, pekan lalu. Sementara keterlibatan kepala desa muncul setelah beredarnya pesan singkat (SMS) yang diduga dikirim oleh Ketua APDESI Kabupaten Ciamis yang meminta seluruh kepala desa hadir saat Bupati Ciamis, Iing Syam Arifin, mengembalikan formulir dan syarat pendaftaran calon bupati ke kantor Partai Golkar.

Ketua Komisi I DPRD Ciamis, Amin, mengatakan, keterlibatan ASN dalam politik praktis Pilkada tidak hanya terlihat mendukung Herdiat, tetapi sebagian ASN pun banyak yang mendukung Iing Syam Arifin.

“Kami melihat di tubuh Pemkab Ciamis kini sudah terbelah menjadi dua kubu. Dan kedua kubu ASN ini sudah terbuka memperlihatkan dukungannya. Kondisi ini harus segera disudahi agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan,” ujarnya, kepada Koran HR, Selasa (30/05/2017) lalu.

Amin menambahkan, saat dengar pendapat dengan Inspektorat dan BKDD, pihaknya akan meminta seluruh ASN agar bisa menahan diri dan menghentikan aksi dukung mendukungnya.

“Kami sebagai wakil rakyat merasa khawatir dengan kondisi yang terjadi sekarang. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa ada pihak yang mengingatkan, ditakutkan akan menganggu terhadap roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” katanya.

Amin menambahkan, aparatur yang telibat dukung mendukung bakal calon bupati tak hanya dari ASN saja, tetapi kondisi serupa terjadi di tingkat aparatur pemerintahan desa. “Seperti saat Pak Herdiat daftar ke Golkar, terlihat ada beberapa pengurus PPDI (organisasi perangkat desa) yang hadir. Begitu juga saat Pak Iing akan mendaftar ke Golkar, pengurus APDESI (organisasi kepala desa) juga meminta seluruh kepala desa untuk ikut mengantarkan Pak Iing,” ujarnya.

Kondisi itu, kata Amin, menimbulkan riak di aparatur desa. Dia mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari kepala desa dan perangkat desa terkait kondisi tersebut. “Tak sedikit kepala desa yang bertanya kepada kami. Mereka bingung menghadapi situasi politik seperti saat ini. Mereka khawatir kondisi ini menimbulkan konflik di antara perangkat desa,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Ciamis, Dida Yudanegara, mengungkapkan, apabila setelah memanggil Inspektorat dan BKDD tetap saja praktek dukung mendukung Pilkada masih terjadi di tubuh Pemkab Ciamis, maka pihaknya akan mengusulkan agar dibuat Pansus (Panitia Khusus) DPRD.

“Tapi sebelum melangkah ke opsi pembentukan Pansus, kami memberikan kesempatan dulu kepada Pemkab agar memberikan pembinaan di internalnya. Kalau upaya itu ternyata gagal, maka jalan terakhir adalah membentuk Pansus,” ujarnya.

Menurut Dida, apabila dipilih opsi membentuk Pansus, nantinya DPRD akan melaporkan kondisi tersebut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk diminta bantuannya menyelesaikan permasalahan di tubuh Pemkab Ciamis.

“Karena tidak mungkin Bupati, Wakil Bupati atau Sekda yang menyelesaikan permasalahan ini. Karena ketiganya akan maju di Pilkada dan memiliki kepentingan dalam hal ini. Artinya, harus ada pihak yang netral untuk menengahinya,” terangnya.

Dida mengatakan, pihaknya sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan merasa khawatir dengan kondisi yang terjadi di tubuh Pemkab Ciamis. Karena, apabila kondisi kubu-kubuan di internal Pemkab tidak segera disudahi, dampaknya akan fatal terhadap roda pemerintahan dan kondusifitas politik di Ciamis.

“Perlu ditegaskan bahwa kami tidak memihak ke kubu manapun. Hanya kami sebagai wakil rakyat merasa perlu mengingatkan agar seluruh ASN tidak berlebihan dalam menyikapi kondisi politik saat ini,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Dida, pelaksanaan Pilkada Ciamis masih satu tahun berselang. Jika kondisi tersebut tidak segera disudahi, lanjut dia, praktek dukung mendukung Pilkada akan semakin meruncing dan berpotensi menimbulkan konflik yang berkepenjangan. “Makanya DPRD harus menyikapi kondisi ini. Biarkan kandidat calon bupati berkompetisi secara sehat. Namun, ASN tidak ikut terlibat dan lebih baik bekerja saja dengan baik,” ujarnya. (Bgj/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!