Hadapi Pilkada 2018, KPUD & Kejari Banjar Tandatangani MoU Bidang Hukum

Hadapi Pilkada 2018, KPUD & Kejari Banjar Tandatangani MoU Bidang Hukum

Penandatanganan MoU antara KPUD Kota Banjar dan Kejari Kota Banjar di bidang hukum. Photo: Muhafid/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Banjar, melakukan penandatanganan MoU kerjasama di bidang hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar, Selasa (30/05/2017), bertempat di Kantor Kejari Banjar.

Dalam kerjasama di bidang hukum itu, KPUD dan Kejari akan memfokuskan pada penanganan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dalam mengahadapi Pilkada 2018 mendatang.

Menurut Kepala Kejari Banjar, Farhan, SH., MH., kerjasama tersebut hanya bersifat pendampingan hukum, bila mana nanti KPUD Banjar dalam pelaksanaan Pilkada 2018 menghadapi persoalan Perdata maupun TUN.

“Jadi kita hanya menyepakati untuk melakukan pendampingan, bantuan serta tindakan hukum di wilayah Perdata dan TUN saja. Jika nanti ada persoalan lain di luar konteks yang telah disepakati, itu akan ditangani di luar kesepakatan yang kita tandatangani hari ini,” jelas Farhan.

Melalui kerjasama ini, pihaknya bersama KPUD Banjar juga memberikan peluang untuk bersinergi dalam hal-hal yang meragukan dalam persoalan penyelenggaraan Pilkada nanti. Artinya, jika KPUD ada sesuatu yang memang dirasa ragu soal kebijakan, maka mereka bisa berkonsultasi dengan pihaknya. Terlebih yang berkaitan dengan Perdata dan TUN.

“Mudah-mudahan ke depannya kita terus bersinergi dalam menangani berbagai persoalan yang akan dihadapi nanti,” harap Farhan.

Sementara itu, Ketua KPUD Kota Banjar, Dani Danial Mukhlis, mengatakan, kerjasama ini berlaku selama satu tahun, yang mana di tahun sebelumnya sudah pernah tejalin dan saat ini MoU tersebut diperpanjang.

Dia juga menjelaskan, jika nanti KPUD mendapatkan berbagai persoalan yang kaitannya seperti yang dikerjasamakan dengan Kejari, maka pihaknya akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan, pendampingan, serta tindakan hukum, seperti adanya gugatan dalam Pilkada.

“Nah di sinilah manfaat dari kerjasama ini. Selain itu, kita juga bisa jadi memiliki pintu masuk untuk berkonsultasi bilamana ada hal-hal yang tidak sesuai dalam penyelenggaraan Pilkada nanti,” jelasnya.

Danial menambahkan, kerjasama antara KPUD dengan Kejari merupakan gerakan kultural yang dilakukan setiap KPU di daerah yang ada di Indonesia. Kedepan diharapkan pula akan bersinergi dengan lembaga lain yang ada kaitannya dengan kerja KPUD Kota Banjar. (Muhafid/Koran HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles