Kebijakan Sekolah 5 Hari Kembali Disoal

19/06/2017 0 Comments
Kebijakan Sekolah 5 Hari Kembali Disoal

Gun Gun Gunawan Abdul Jawad, Anggota DPRD Kota Banjar. Photo: Muhafid/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Pemberlakuan kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan.

Salah satunya diungkapkan Dudung Nurkhotim, salah seorang aktivis Jaringan Intelektual Santri. Dia menilai, kebijakan tersebut tidak akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pondok pesantren. Sebab, kultur pendidikan pesantren sudah sejak dulu menerapkan belajar setiap hari, meskipun saat ini sudah bersanding dengan lembaga sekolah.

“Tidak masalah bagi saya soal itu, karena kami juga mengelola lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pesantren. Namun, persoalannya adalah ketika lembaga seperti halnya Madrasah Diniyah, akan terancam dengan adanya kebijakan tersebut,” kata Dudung, kepada Koran HR, Selasa (13/06/2017) lalu.

Supaya persoalan tersebut bisa segera selesai, sebaiknya Kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, harus melakukan kesepakatan agar di lapangan tidak terjadi gejolak seperti saat ini.

Menurut Dudung, yang harus diperhatikan untuk mendapatkan asupan pendidikan agama secara intens adalah para siswa yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Sementara, siswa tingkat SMP hingga SMA, pendalamannya hanya bersifat lanjutan agar tujuan pendidikan karakter yang saat ini digembor-gemborkan bisa tercapai.

Sementara itu, aktivis dari Aliansi Pelajar Ciamis, Yusep Ahmad, menyebutkan, kebijakan pemerintah yang mengeluarkan keputusan sekolah lima hari dalam sepekan, sudah melalui tahapan kajian terlebih dahulu. Namun memang terdapat kelemahan dalam hal dampaknya, yakni Madrasah Diniyah terancam karena persoalan waktu untuk siswa.

“Kalau bisa Madrasah Diniyah digeser pada malam hari, sehingga sekolah selama 5 hari bisa dilaksanakan. Saya yakin kebijakan ini tentu demi kebaikan pendidikan kita,” tandas Yusep.

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Kota Banjar, Gun Gun Gunawan Abdul Jawad, menegaskan bahwa pihaknya sangat menolak kebijakan tersebut. Pasalnya, waktu luang dua hari yang tidak digunakan belajar tersebut justru sangat rentan digunakan untuk hal-hal yang negatif.

“Saat ini saja sejak libur dua hari diberlakukan banyak sekali kasus seperti kecelakaan karena balapan motor, tindakan asusila, maupun perilaku menyimpang yang dilakuka para pelajar. Hal itu membuat kita mengelus dada. Ini malah diperkuat oleh Kementrian Kebudayaan. Apalagi keberadaan Madrasah Diniyah yang biasanya berjalan di waktu sore hari semakin terjepit karena siswa kelelahan setelah sekolah seharian full,” terangnya.

Untuk langkah kongkrit penolakan tersebut, dirinya akan menyampaikan nanti dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar, agar hal itu bisa ditinjau ulang oleh pemerintah. Karena secara pribadi, maupun dirinya selaku pengasuh ponodk pesantren dan juga Anggota DPRD Kota banjar, berharap Kemendikbud membatalkan kebijakan tersebut.

Pasalnya, dia menilai bahwa kebijakan itu akan berdampak negatif sangat besar terhadap para pelajar, bukan malah memperbaiki mutu pendidikan saat ini. (Muhafid/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!