Soal Pengganti Lapang Sanggabuana Muktisari, FKT Kecamatan Langensari Banjar Angkat Bicara

24/06/2017 0 Comments
Soal Pengganti Lapang Sanggabuana Muktisari, FKT Kecamatan Langensari Banjar Angkat Bicara

Lapang Sanggabuana Kelurahan Muktisari yang terdampak pembangunan RS Langensari. Foto: Dokumen/HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Menyikapi persoalan Lapang Sanggabuana di Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, yang dijadikan lokasi pembangunan Rumah Sakit hanya akan diganti dengan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), Forum Karang Taruna (FKT) Kecamatan Langensari, angkat bicara.

Ketua FKT Kecamatan Langensari, Irvan Saeful Rohman, mengatakan, pihaknya sangat mendukung pemuda setempat yang tetap menginginkan penggantian Lapang Sepakbola Sanggabuana dengan lapangan lagi.

“Kami selaku pengurus FKT Kecamatan Langensari sangat respek dengan apa yang menjadi harapan pemuda Muktisari. Itu kami dukung, dan lanjutkan desakan ke Pemkot Banjar melalui dinas terkait,” kata Irvan, kepada Koran HR, Senin (19/06/2017) lalu.

Menurutnya, selaku pemuda jangan mau dibodohi oleh janji semata bahwa Pemkot Banjar akan memikirkan untuk lapang pengganti. Karena, pada kenyataannya sekarang lapang tersebut hanya akan diganti dengan RTH.

Padahal, RTH sudah menjadi bagian kewajiban pemerintah kota, sebagaimana ketentuan bahwa suatu daerah harus memiliki 30 persen RTH dari luas wilayahnya. Bahkan, pembuatan fasilitas RTH di beberapa titik lokasi itu sudah menjadi perencanaan Pemkot Banjar. Sedangkan, pengganti lapang diduga belum direncanakan penggantinya dengan lapang kembali.

“Suara pemuda itu harus didengar. Lapang itu sudah jelas dibuat oleh hasil jerih payah dan melalui swadaya masyarakat. Jika sekarang tidak akan diganti dengan lapang lagi, ya pasti resah dan itu wajar, mengingat lapang sepakbola Desa Langensari juga ujungnya tak jelas dan tak diganti,” ujarnya.

Irvan menganggap keberadaan Karang Taruna Kelurahan Muktisari disepelekan bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga lembaga kelurahan setempat. Jika alasannya kepengurusan masa bakti Karta Muktisari sudah habis, menurut Irvan hal itu salah.

“Bicaranya itu kan pemuda, di mana warga berusia 17 sampai 45 tahun otomatis bagian keanggotaan Karta sebagaimana sifatnya stelsel fasif. Jadi apa pun itu alasannya tak mendasar, suara pemuda wajib diakomodir,” tandasnya.

Lebih lanjut Irvan mengatakan, mestinya pemerintah daerah paham akan pemberdayaan pemuda dan menghidupkan olahraga, tak terkecuali soal persepakbolaan. Terlebih pemerintah pusat melalui Kemenpora sedang menggalakan pembangunan lapangan sepakbola di setiap desa.

Apabila Pemkot Banjar hanya akan menggantinya dengan RTH, maka hal itu bisa dikatakan berlawanan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Program satu desa satu lapang di Kota Banjar akan jauh dari panggang, atau tak bisa terwujud.

“Jadi kalau seperti itu pada kenyataannya, maka kami juga mempertanyakan di mana dan kemana peran Dispora, jangan diam saja. Kawal program satu desa satu lapang,” pungkas Irvan. (Nanks/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!