Dinas PRKLH Ciamis Tinjau Ulang 2 Pabrik Nata de Coco di Banjarsari

13/07/2017 0 Comments
Dinas PRKLH Ciamis Tinjau Ulang 2 Pabrik Nata de Coco di Banjarsari

Dinas Permukiman Rakyat, Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis saat melakukan peninjauan langsung ke dua pabrik pengolahan nata de coco di Dusun Badakjalu, Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Foto: Suherman/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Jajaran petugas dari Dinas Permukiman Rakyat, Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis, yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Kabupaten Ciamis, Dadi Supriadi, Kamis (13/07/2017) siang tadi, melakukan peninjauan langsung ke dua pabrik pengolahan nata de coco di Dusun Badakjalu, Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat soal dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik nata de coco milik perusahaan CV. Trinajaya, yang bargaining dengan PT. Haldin Pacific Semesta.

“Kegiatan ini adalah peninjauan ulang yang merujuk kepada perjanjian pada bulan Mei 2017 antara warga dengan pihak perusahaan. Di mana dalam hal tersebut saat itu warga mengeluhkan adanya pencemaran lingkungan yang bersumber dari pabrik coco milik CV. Trinajaya,” terang Dadi, kepada HR Online.

Dalam perjanjian bulan Mei lalu, ada sebuah pernyataan bahwa pihak perusahaan akan mengabulkan permohonan warga dengan memenuhi 13 point penting. Salah satu yang diharapkan warga yaitu mengenai pembuatan IPAL.

Namun, hingga batas waktu yang sudah ditentukan, yakni tanggal 8 Juli 2017, pihak perusahaan dianggap tidak menepati perjanjian, sehingga muncul kembali riak dari masyarakat.

“Maka dari itu kami terjun kembali ke lokasi untuk memastikan hal tersebut, setelah sebelumnya tim kami telah datang ke lokasi mengambil sampel untuk diuji di labolatorium,” ujarnya.

Dadi juga mengatakan, kegiatan peninjauan ini juga melibatkan Camat Banjarsari beserta pemerintah desa setempat. Tujuannya agar persoalan yang terjadi bisa segera diluruskan dengan diketahui semua pihak.

Pada kesempatan itu, lanjut Dadi, pihaknya juga telah melakukan perundingan antara perwakilan dari masyarakat dengan pihak perusahaan, disaksikan oleh pemerintah kecamatan dan desa. Dari hasil kesepakatan, warga berharap pihak perusahaan memberhentikan operasional sebelum pembuatan IPAL dan perizinannya ditempuah.

Namun, dalam hal ini Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, belum bisa memutuskan karena tidak mempunyai kewenangan. Hanya saja nanti hasilnya akan disampaikan ke kepala di dinasnya dan bupati.

Karena menurut Dadi, dari hasil peninjauannya saat ini, pihak perusahaan belum sepenuhnya melaksanakan 13 point penting yang tertuang dalam perjanjian awal. Termasuk belum adanya pembuatan IPAL di pabrik yang sebelah Timur, juga belum memiliki surat izin. Baik itu SIUP, TDP, dan lainnya.

“Karena keluarnya izin itu harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti halnya izin lingkungan serta adanya tempat pembuangan limbah. Insya Allah secepatnya juga nanti dinas akan melayangkan surat khusus kepada pihak perusahaan,” pungkasnya. (Suherman/R3/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!