Iwan: Di Internal DPRD Pangandaran Tidak Ada yang Harus Dibenahi

07/07/2017 0 Comments
Iwan: Di Internal DPRD Pangandaran Tidak Ada yang Harus Dibenahi

Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan AKD (Alat Kelengkapan DPRD), di Gedung DPRD Pangandaran. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Ketua DPRD Pangandaran, Iwan M Ridwan, mengatakan, berdasarkan ketentuan PP dan Tatib DPRD disebutkan bahwa harus dilakukan pergantian pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) setelah masa periode 30 bulan. Kebetulan ada 4 AKD, yakni (komisi 1,2,3 dan Bapemperda) yang berakhir masa periodenya pada tanggal 4 Juli 2017.

“Mengingat ketentuan itu, maka kami menggelar Paripurna untuk memilih kembali pimpinan komisi I, II, III dan pimpinan Bapemperda. Namun, sebelum paripurna digelar, kami mendapat surat dari fraksi Golkar, PAN plus, dan PKB plus, yang meminta ada pergesaran keanggotaan di komisi 1,2,3 maupun Bapemperda,” ujarnya, kepada Koran HR, Selasa (6/7/2017) lalu.

Usulan dari tiga fraksi tersebut, lanjut Iwan, bertentangan dengan pasal 58 ayat 5 Peraturan DPRD no 1 tahun 2017 tentang Tatib yang berbunyi bahwa penempatan anggota komisi ke komisi berdasarkan usulan fraksi hanya bisa dilakukan pada awal tahun anggaran, yakni bulan Januari. “Kalau usulan itu dipaksakan, berarti melanggar Tatib yang telah disepakati,” katanya.

Terlebih, lanjut Iwan, pihaknya mendapat surat dari dari Anggota DPRD Partai Nasdem yang menyatakan dirinya menolak pindah ke komisi lain, karena melanggar aturan Tatib. “Karena anggota DPRD dari Nasdem bergabung di Fraksi PKB plus. Dan pimpinan Fraksi PKB plus memindahkan anggotanya dari Partai Nasdem ke komisi lain. Namun, anggota DPRD Partai Nasdem itu keberatan karena melanggar aturan. Makanya terjadi perdebatan dan akhirnya sidang paripurna ditunda,” terangnya.

Iwan menambahkan, apabila Fraksi Golkar, Fraksi PAN plus dan Fraksi PKB plus belum mencabut surat usulan perpindahan anggotanya ke komisi lain, maka Paripurna pemilihan pimpinan AKD belum bisa dilaksanakan. “Harus terjadi satu pemahaman dulu soal pemindahan anggota AKD. Kalau masih berdebat, paripurna belum bisa dilanjutkan,” katanya.

Iwan mengungkapkan, di internal DPRD Pangandaran sebenarnya tengah harmonis dan kondusif. Dengan begitu, kata dia, tidak perlu harus ada perubahan di internal. “Kalau tidak percaya, tinggal tanyakan ke anggota Dewan lainnya. Justru saya curiga kalau ada pihak yang ingin melakukan perubahan di seluruh komisi dan badan,”katanya.

Iwan menambahkan, kalau ada pihak yang menganggap di internal DPRD tidak berjalan dengan baik, mungkin ada kepentingan lain yang tidak tercapai, sehingga membuat manuver politik.

“Saya jadi berfikiran sebaliknya mungkin mereka di balik itu ada kepentingan yang tidak tercapai,”pungkas Iwan M Ridwan. (Mad/Koran HR)

Berita Terkait

Parpol Pengusung Jeje-Adang Pecah Kongsi?

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!