PAN Tolak AKD, Muhrodin; DPRD Pangandaran Harus Konsen Kerja

PAN Tolak AKD, Muhrodin; DPRD Pangandaran Harus Konsen Kerja

Foto: Ilustrasi net/ist

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Ketua Fraksi PAN DPRD Pangandaran, Muhrodin, menegaskan terkait penolakan penetapan AKD pada Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) setelah dilakukan rapat internal pihaknya menilai tidak sah. Sebab, keputusan tersebut dinilai cacat hukum pada tata cara pelaksanaannya.

“Bukan persoalan jabatan pimpinan AKD, akan tetai lebih pada tata cara pelaksanaan paripurnanya yang harus sesuai Tatib yang mana dalam setiap keputusan mengedapankan musyawarah untuk mufakat di lembaga DPRD ini,” katanya kepada Koran HR, Jum’at (21/07/2017) lalu.

Menurutnya, pada rapat Bamus sudah tiga kali perpanjangan akan tetapi masih juga belum kuorum. Karena itu, ditingkatkan lagi ke Rapim yang mana belum kuorum juga. Harusnya, kata Muhrodin, jangan dipaksakan.

“Pada intinya, kita dari Fraksi PAN akan tetap konsen pada kerjaan sebagai anggota DPRD yang lebih mempertanggungjawabkan kepada masyarakat daripada mempersoalkan AKD,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Muhrodin mengatakan bahwa Fraksi PAN akan terus menjalankan agenda-agenda untuk merumuskan kepentingan masyarakat.

“Kita tahu semua anggota DPRD itu taat aturan. Kalau dinilai sah, ya silahkan mengartikannya bagaimana, apakah ini dipermasalahkan atau tidak, itu urusan internal DPRD dan biarkan diselesaikan sendiri saja,” tegasnya.

Adanya koalisi parlemen antara Golkar, PAN dan PKB, kata ia, itu hanya lebih untuk menuju kebersamaan saja. Artinya ingin mendahulukan yang benar dan yang seharusnya.

“Kita juga mengkritisi tata tertib, tapi harus jelas dan jangan ada yang multitafsir seperti adanya setengah plus satu dan juga setengah. Bagi saya itu bukan hitungan matematika, tetapi hitungan politik,”  imbuhnya lagi.

“Dalam melaksanakan rapat paripurna tidak sah apabila yang hadir setengahnya dan harus plus satu dari anggota dewan yang jumlahnya sebanyak 35 orang, berarti harus ada 19 orang, bukan 18 orang. Sebab, bukan hitungan matematika,” tegas Muhrodin.

Ia menyarankan, dalam bekerja sebagai wakil rakyat, seharusnya agenda-agenda yang kaitannya dengan kepentingan masyarakat harus lebih diperhatikan dibandingkan harus memperdebatkan soal AKD. Sebab, kata ia, anggota DPRD Pangandaran tentu mengetahui tata tertib yang sudah ada dan harus dilakukannya secara benar.

“Paripurna penetapan pimpinan AKD ini pasti semua anggota dewan sudah tahu bagaimana menyikapinya. Saya sebagai Ketua Fraksi PAN tetap menyikapi dan memakluminya,” pungkas Muhrodin. (Mad/R6/Koran HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles