Pansus Hak Angket DPR: KPK Selama Ini Diposisikan “Suci” untuk Dikritik

13/07/2017 0 Comments
Pansus Hak Angket DPR: KPK Selama Ini Diposisikan “Suci” untuk Dikritik

Ketua Pansus DPR RI Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa

Berita Nasional, (harapanrakyat.com),-

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Hak Angket KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Agun Gunandjar Sudarsa, menegaskan, setelah menangkap suasana politik nasional saat ini dari media massa, media sosial dan faktual di lapangan, dirinya melihat ada yang salah dengan budaya masyarakat dalam menyikapi perbedaan, terutama perbedaan sikap terhadap proses politik di DPR melalu Pansus Hak Angket KPK.

Agun menambahkan, perlu disadari, Indonesia dibangun dari rasa senasib sepenanggungan, kesetaraan dan persatuan dari Sabang sampai Merauke. Tapi mengapa saat ini Indonesia lebih dominan amarah, tidak menghormati, memperolok, menghina, ego dan merasa paling benar sendiri.

“Pada Pansus Hak Angket KPK, institusi KPK menempatkan dirinya sebagai lawan terhadap Pansus (tidak kooperatif). KPK mengkritisi fungsi pengawasan Hak Angket, sepereti legalitas Pansus Hak Angket, kunjungan ke BPK, kunjungan ke Lapas Sukamiskin dan lainnya,” terangnya, dalam pers rilisnya, yang dikirim ke redaksi HR Online, Senin (10/07/2017).

Opini yang dibentuk KPK, lanjut Agun, seolah apa yang dikerjakan dan dijalankan oleh DPR utamanya Pansus Hak Angket KPK adalah suatu kejahatan, yaitu menghalangi pemberantasan korupsi, melindungi koruptor, melemahkan KPK dan ingin membubarkan KPK.  “Jika KPK sebagai penyelenggara negara dalam penegakan hukum, melakukan pembentukan opini terkait kewenangan lembaga lain, maka KPK secara sadar sedang berpolitik yaitu menerapkan pertimbangan-pertimbangan politik saat menjalankan tugas,” ujarnya.

Semua pihak, kata Agun, harus paham bahwa KPK adalah anak kandung reformasi yang lahir dengan “bidannya” yaitu DPR dan Pemerintah. Dengan begitu, menegaskan bahwa hukum ada karena politik. Hukum ada karena ada komitmen politik DPR dan Pemerintah. Hukum lahir melalui proses politik, yaitu kesepakatan politisi di DPR dengan Pemerintah untuk membuat pondasi atau dasar hukum bagi dibangunnya pranata-pranata hukum, termasuk pranata penegak hukum institusi KPK.

“Inti dari Pansus Hak Angket KPK adalah bahwa KPK yang sejak berdiri tahun 2002 tidak mendapatkan pengawasan yang cukup, belum pernah dievaluasi dan diaudit kinerjanya. Mari kita renungkan, waktu 15 tahun bukanlah sebentar. 15 tahun adalah kesempatan yang diberikan negara kepada KPK untuk menunjukan signifikansinya sebagai lembaga superbody, super kewenangan, super sumberdaya dan super anggaran dalam penegakan hukum,” paparnya.

Dalam 15 tahun tersebut, tambah Agun, dengan segudang kewenangannya, siapa yang bisa menjamin kewenangan penyadapan KPK tidak eksploitatif? Siapa yang bisa tahu KPK tidak menyadap semua pihak tanpa ada dasar dugaan awal? Siapa yang bisa memastikan kalau KPK tidak menyadap semua pihak, karena KPK ingin melihat semua pihak dalam semua hal?

“Saat ini Indonesia telanjang di hadapan KPK. Lalu setelah penyadapan tersebut memiliki nilai informasi yang “mahal”, apa yang dilakukan KPK? Apa berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan? Atau jalan sendiri?,” tanya Anggota Komisi III DPR RI ini.

Selain penindakan, kata Agun, harus dilihat juga bagaimana politik atau keberpihakan negara dalam pencegahan korupsi. “Kenapa pencegahan? karena mencegah jelas lebih baik dari mengobati. Kita bicara tentang membangun sistem pencegahan korupsi yang checks and balances. Karena Indonesia adalah negara hukum yang demokratis,”

“Itulah sebabnya KPK lahir dari mandat reformasi dikonsepkan sebagai trigger mechanism, yaitu pihak yang memberdayakan Polri dan Kejaksaan agar kembali on the track (koordinasi dan supervisi),” katanya.

Agun pun mempertanyakan selama 15 tahun KPK eksis, apakah sistem pencegahan korupsi yang sudah dibuat KPK bersama Polri dan Kejaksaan? kenapa sampai muncul cicak vs buaya? “Pertanyaan inilah yang sesungguhnya harus sama-sama mulai dibuka ke publik, didiskusikan dan dikerjakan pembenahannya bersama-sama. Hal itu penting agar praktek pemberantasan korupsi, praktek penegakkan hukum korupsi dapat terukur dan transparan sesuai UU, konstitusi dan HAM,” tegasnya.

Agun mengungkapkan, Indonesia adalah negara besar dan kaya nilai Menurutnya, sangat banyak tema atau hal lain yang bisa ditampilkan ke publik sebagai inspirasi generasi muda. “Jangan pernah ada niat menanamkan rasa kebencian kepada anak bangsa sendiri. Merasa Indonesia sebagai ladang koruptor yang selalu siap dipanen. Korupsi bukan komoditas yang dipelihara dan dijual. Korupsi itu penyakit yang wajib diobati ke akar-akarnya sampai sembuh,” tegasnya lagi.

Agun menilai bahwa publik selalu “dikondisikan” hanya pada dua pilihan, mendukung atau tidak mendukung KPK. “Dan yang tidak mendukung pasti disebut pro koruptor. Padahal masalahnya bukan tentang dukung-mendukung. Tetapi evaluasi terhadap KPK setelah kesempatan eksis selama 15 tahun dipercayakan oleh rakyat dengan segala fasilitasnya.

“Apa dampaknya bagi kualitas kehidupan bangsa? Apa sistem yang telah dibangun? Dalam politik pemberantasan korupsi, politik penegakkan hukum, sinergitas aparatur penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK) sangat penting. Begitu juga hubungan mereka dengan lembaga lainnya. Itu semua harus ditata dalam domain hukum tata negara yang menjadi salah satu fokus kerja Pansus,”

“Karena tesisnya jelas, dalam demokrasi power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. KPK sebagai lembaga penegak hukum pun harus mendapatkan pengawasan yang cukup dari lembaga lain. Tidak mungkin KPK dalam melaksanakan kewenangannya dilepas begitu saja,” ujarnya.

Pengawasan terhadap lembaga negara, menurut Agun, sangat penting. Hal itu agar tidak abuse of power, terwujudnya checks and balances dalam penegakan hukum. Hal itu juga, tambah dia, sebagai antisipasi agar tidak timbul rasa ragu, rasa tidak yakin bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas kewajibannya serta para pelaku bisnis dan dunia usaha dalam kesehariannya.

“Selama ini mereka tidak ada yang berani maju untuk mulai terbuka membahas KPK secara jujur dan adil ke publik. KPK selama ini diposisikan “suci” untuk dikritik atau dievaluasi. Pansus Hak Angket KPK sangat terbuka pada semua pemikiran baik yang pro atau yang kontra, seperti pada hari Jumat 7 Juli 2017 kemarin ada kelompok masyarakat dari komunitas akademisi universitaas Ibnu Chuldun dan juga BEM mahasiswa UI, ITB dan IPB, semua diterima oleh Pansus dengan terbuka, “ ujarnya.

Agun pun mengajak semua pihak untuk mengedepankan semangat bersama, dengan niat yang baik untuk perbaikan, saling menghargai dan menghormati kelembagaan dan tupoksinya masing masing.

“Bukan saling menyerang apalagi melecehkan. Marilah kita jalankan dan hargai tupoksi kita masing-masing secara mandiri dan independen berdasarkan peraturan perundangannya. Tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, sepanjang dilandasi niat baik, tanpa curiga dan lepas dari kepentingan subjektif, tegasnya.

Agun mengajak semua pihak untuk mengedepankan budaya dialog dalam menyikapi suatu perbedaan. Karena, menurutnya, semakin banyak perbedaan harus semakin partisipatif bicara, semakin dalam perbedaan harus semakin intensif bicara.

“Melalui duduk bersama kita pertemukan bagian-bagian yang secara objektif perlu kita pertahankan dan atau kita perbaiki ke depan. Agar segalanya menjadi terang benderang, bersatu padu, bersih, tenang, aman dan sejahtera sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa,” ujarnya.

Publik, kata Agun,  adalah pemilik kedaulatan, hormati dan jangan dimobilisasi. “Mereka adalah subjek negara yang wajib dibangun jiwanya, bangun badannya, bukan dijadikan objek dengan dipancing, diprovokasi atau giring sana-sini lewat opini. Sebagai penyelenggara negara kita wajib mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui budaya dialog terbuka transparan,” pungkasnya. (R2/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!