Parpol Pengusung Jeje-Adang Pecah Kongsi?

07/07/2017 0 Comments
Parpol Pengusung Jeje-Adang Pecah Kongsi?

Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan AKD (Alat Kelengkapan DPRD), di Gedung DPRD Pangandaran. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Fraksi Golkar yang merupakan parpol pengusung Bupati- Wakil Bupati Pangandaran,  Jeje Wiradinata- Adang Hadari, tampaknya bersebrangan kepentingan dengan parpol pengusung koalisi Jihad (Jeje-Adang), seperti Fraksi PDIP, PKS dan PPP plus saat sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan AKD (Alat Kelengkapan DPRD), di Gedung DPRD Pangandaran, Selasa (4/7/2017) lalu.

Fraksi Golkar justru bergabung dengan Fraksi PAN plus dan Fraksi PKB plus serta melakukan manuver politik dengan mendesak dilakukan perubahan anggota AKD atau di seluruh komisi dan badan DPRD. Diduga gerakan tiga fraksi yang ingin mengubah susunan anggota di setiap komisi dan badan ini, sebagai strategi untuk merebut pimpinan komisi dan badan yang kini ditempati oleh PDIP, PKS dan PPP.

Namun, desakan itu akhirnya mentah, setelah salah seorang anggota Fraksi PKB plus dari Partai Nasdem mengajukan penolakan terkait perubahan anggota di seluruh jabatan AKD. Penolakan itu ternyata bukan tanpa dasar. Karena dalam Tatib DPRD disebutkan bahwa perubahan anggota AKD, baik di komisi maupun di badan, hanya bisa dilakukan pada tahun anggaran atau pada bulan Januari.

Namun, argumen itu ditentang oleh Fraksi Golkar, Fraksi PAN plus dan Fraksi PKB. Menurut mereka, pasal dalam Tatib yang menyebut pergantian anggota AKD harus dilakukan pada awal tahun anggaran, masih bisa diperdebatkan.

Dengan begitu, apabila perubahan anggota AKD dilakukan saat ini atau pada pertengahan tahun, tidak masalah. Karena terus terjadi perdebatan, akhirnya Pimpinan DPRD menawarkan kepada anggota agar sidang paripurna ditunda untuk sementara. Akhirnya seluruh anggota menyepakti.

Manuver politik yang dilakukan Fraksi Golkar tampaknya mengundang spekulasi. Sebagian kalangan menilai bahwa sikap politik Golkar yang bersebrangan dengan PDIP ditenggarai telah terjadi pecah kongsi di gabungan parpol pengusung Jeje- Adang. Pasalnya, Golkar malah bergabung dengan PAN dan PKB yang dimana sebagai rival Jeje-Adang pada Pilkada lalu.

Namun, spekulasi itu dibantah oleh Ketua DPD Partai Golkar Pangandaran yang juga Wakil Ketua DPRD Pangandaran, Taufik Martin. Menurutnya, sikap Fraksi Golkar yang berkolaborasi dengan Fraksi PAN dan PKB dalam mendesak pergantian pimpinan dan anggota AKD, tidak bisa diartikan pecah kongsi di antara parpol pengusung dan pendukung Jeje-Adang.

“Perbedaan pendapat antara Golkar dengan parpol pengusung Jeje-Adang lainnya hanya di internal DPRD saja. Dan itu pun hanya pada kepentingan AKD saja. Kami satu pemikiran dengan PAN dan PKB dalam hal ini, karena sama-sama menilai ada kelemahan pada formasi anggota AKD saat ini. Maka perlu dilakukan perubahan sebagai upaya perbaikan dan penguatan lembaga DPRD,” ujarnya, kepada Koran HR, Selasa (6/7/2017) lalu.

Martin menambahkan, adanya perbedaan pendapat antar Fraksi di DPRD merupakan hal yang wajar. Dan tidak bisa disebut pecah kongsi apabila parpol pengusung atau pendukung pemerintah berbeda pendapat dalam urusan di internal DPRD. “Ini kan masalahnya di internal DPRD. Dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Perlu diluruskan bahwa Golkar dengan PAN dan PKB satu pemikiran dalam persoalan ini, karena ada persamaan persepsi dalam rangka perbaikan di internal DPRD,” ungkapnya.

Hubungan dengan PDIP, lanjut Martin, hingga saat ini masih komitmen dalam mendukung pemerintahan Jeje- Adang. Bahkan, kata dia, sebelumnya dirinya pun bertemu dengan Bupati Pangandaran yang juga Ketua DPC PDIP Pangandaran, Jeje Wiradinata, berbicara beberapa hal, salah satunya membicarakan bagaimana menjaga marwah pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

“Dalam urusan ini, kami hanya ingin mengubah tatanan di internal DPRD saja. Karena  yang dirasa oleh teman-teman Anggota DPRD, ada yang tidak nyaman dengan formasi AKD saat ini. Makanya perlu dilakukan pergeseran anggota. Hal itu untuk memperkuat peran dan fungsi DPRD. Sebenarnya kepentingan kami itu saja,”ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD dari Frakai PKB plus Jalaludin, menambahkan, tafsiran bahwa perubahan anggota komisi atau badan berdasarkan Tatib DPRD hanya dapat dilakukan di awal tahun anggaran, tidak mutlak harus pada bulan Januari. Karena pada pasal itu masih bisa diperdebatan. Dengan begitu, apabila perubahan anggota komisi dan badan bertujuan untuk perbaikan di internal DPRD, sebetulnya tidak masalah dilakukan saat ini.

“Karena ada perdebatan soal Tatib, maka tidak ada pemahaman yang sama antar Fraksi. Seperti misalnya Golkar yang akan merotasi anggotanya, ternyata ditolak dalam Paripurna. Begitupun saat Fraksi PKB plus mengajukan perubahan anggota, yakni memindahkan anggota DPRD dari Nasdem ke komisi lain, tetapi yang bersangkutan malah keberatan dan melayangkan surat ke Pimpinan DPRD,”katanya, kepada Koran HR, Selasa (6/7/2017) lalu.

Jalal pun mengakui bahwa Fraksi PKB plus menginginkan ada pergantian ketua komisi dan badan di DPRD Pangandaran. Hal itu bertujuan untuk pemerataan wilayah kerja. Selain itu, kata dia, sebagai bentuk perbaikan komunikasi antara eksekutif dengan legislatif yang selama ini dinilainya lemah.

“Golkar, PAN dan PKB mengajukan perubahan anggota dan menginginkan adanya pergantian pimpinan komisi dan badan, mengingat saat ini terlihat kurang sinergi antara DPRD dengan eksekutif. Makanya kami memandang harus dilakukan perubahan,”pungkasnya. (Mad/Koran HR)

Berita Terkait

Iwan: Di Internal DPRD Pangandaran Tidak Ada yang Harus Dibenahi

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!