Pemerintah Desa Langensari Banjar, Pencairan Tahap I Sudah Terserap 65 Persen

09/07/2017 0 Comments
Pemerintah Desa Langensari Banjar, Pencairan Tahap I Sudah Terserap 65 Persen

Kepala Desa Langensari, Yanti. Foto: Dokumen HR

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Pemerintah Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, semenjak mampu mencairan bantuan keuangan tahap I berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi sebesar Rp.1,1 miliar pada bulan Mei 2017, dan Dana Desa (DD) Rp.694 juta pada Juni 2017, kini di awal bulan Juli ini penyerapan sudah mencapai 65 persen.

Hal itu dikatakan Kepala Desa Langensari, Yanti, di dampingi Sekretaris Desa (Sekdes) Langensari, Dadang Suharto, kepada Koran HR, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (04/07/2017) lalu.

“Alhamdulillah, Desa Langensari di tahun 2017 ini sudah dan sedang melaksanakan kegiatan berbagai bidang, dan sampai awal bulan Juli ini sudah terserap 65 persen dari pencairan tahap I. Sisanya dalam dua minggu ke depan, insya Allah beres,” ungkap Yanti.

Pencairan tahap I yang sudah terserap 65 persen itu, sebagian besar digunakan untuk operasional perangkat dan lembaga desa, serta bidang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan, sisa 35 persennya dialokasikan untuk belanja modal dari pekerjaan fisik.

Pekerjaan fisik ini diambil dari alokasi bantuan DD, sehingga ada sedikit keterlambatan karena dana tersebut terlambat cair. Meskipun sebenarnya persyaratan dan mekanisme yang harus dilalui sudah terpenuhi di bulan Mei lalu, namun pada bulan itu dana yang bisa dicairkan baru ADD, BHPD dan BHPR. Sedangkan untuk DD baru bisa cair bulan Juni.

“Jadi perlu dimaklumi penyerapan DD untuk kegiatan fisik baru sedang dilaksanakan, dan saat ini pun sedang dikonsultasikan dengan ULP. Konsultasi yang dilakukan ini terkait atau mengingat batas waktu pencairan DD tahap II yang sudah harus dilakukan paling lambat 27 Juli,” terangnya.

Atas kondisi itu, maka konsekwensinya pihak desa melalui PK harus menggeber pekerjaan fisik dari alokasi DD tahap I. Namun, pihaknya pun mempertanyakan, apakah mampu dengan waktu kurang dari sebulan, dan apakah hasilnya akan maksimal.

Yanti juga mengatakan, dalam dua hari ini, yakni setelah mendapat jawaban saat konsultasi dengan ULP dan dinas terkait lainnya, pihaknya akan segera mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pihak pengadaan barang dan jasa.

“CV yang ditunjuk, jelas pemberdayaan lokal atau putra daerah, sebagaimana aturan yang ada. Jika menunjuk dari luar daerah, ya pelanggaran itu. Adapun total bantuan keuangan yang diterima Desa Langensari tahun 2017 ini sekitar 4 miliar rupiah, terdiri dari ADD 2,79 miliar rupiah, BHPD 56,13 juta rupiah, BHRD 41,35 juta rupiah, dan DD 1,16 miliar rupiah,” pungkasnya. (Nanks/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!