Penolakan AKD, Koalisi 3 Fraksi DPRD Pangandaran Sepakat Lanjut ke Biro Hukum Jabar

31/07/2017 0 Comments
Penolakan AKD, Koalisi 3 Fraksi DPRD Pangandaran Sepakat Lanjut ke Biro Hukum Jabar

Pertemuan tiga fraksi koalisi parlemen, yakni Golkar, PAN, dan PKB yang sepakat akan meminta fatwa hukum terkait penolakan penetapan AKD. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Ketua DPD Partai Golkar  Kabupaten Pangandaran, M Taufik Martin, menegaskan dirinya sepakat akan mengikuti fatwa hukum setelah mendapatkan penafsiran dari Biro Hukum Pemprov Jabar terkait penetapan AKD di Rapat Paripurna Penetapan AKD beberapa waktu lalu.

“Segala permasalahan di dewan hendaknya anggota dewan itu diharapkan bisa lebih dewasa,” kata Taufik beberapa waktu lalu usai pertemuan tiga fraksi koalisi parlemen, yakni Golkar, PAN, dan PKB yang sepakat akan meminta fatwa hukum terkait penolakan penetapan AKD.

Ia menambahkan, bahwa DPRD itu adalah mitra kerja yang mana jangan sampai ada intervensi dari siapapun. Sebab, keputusannya itu bukan untuk menghambat dan bukan untuk menjatuhkan, akan tetapi untuk kemajuan Pangandaran.

“Adanya perbedaan ataupun dinamika adalah hal yang biasa. Jangan sampai ini yang mengkhawatirkan justru tenang saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Jalaludin, mengatakan, setelah pihaknya melakukan lobi politik dengan tiga fraksi, akhirnya Golkar, PAN dan PKB sepakat soal penetapan Pimpinan AKD itu tidak sah dan dinilai cacat hukum.

“Persoalan ini, selanjutnya tiga partai akan mendorong biro hukum Provinsi Jabar untuk memproses dan Kemenkumham Wilayah Jabar kami minta memberikan fatwa hukum soal penafsiran Tatib DPRD pasal 102 huruf C, yakni kuorumnya paripurna itu setengah dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang 35 anggota dan setengahnya itu 18 anggota sah apa tidak secara hitungan politik? itu yang multitafsir,” tegasnya.

Ia menegaskan kembali, bila fatwa hukum yang didapat nanti apakah DPRD Pangandaran akan berkomitmen atau tidak untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Nanti usulan dari masing-masing fraksi disampaikan ke Setwan yang mana akan ditindaklanjuti dengan atau tanpa fasilitas Negara. Artinya, dengan Sekretariat DPRD atau tanpa Sekretariat DPRD. Bagi saya, ini kejadian yang baru ada di Indoneaia, ya hanya di Kabupaten Pangandaran yang kinerja anggota DPRD nya itu tidak vakum, hanya saja pada alat kelengkapannya seperti pimpinan AKDnya yang kosong,” ujarnya.

Terakhir, imbuh Jalal, apabila ini terus berlangsung dan tidak segera diselesaikan serta tidak dicari solusi, dikhawatirkan akan berdampak pada kelembagaan DPRD di Pangandaran yang mana masyarakat yang akan dirugikan. “Kami tidak mau hal itu terjadi. Maka, kita berupaya untuk segera diselesaikan dan cari solusinya untuk perbaikan ke depannya,” pungkas Jalal. (Mad/R6/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!