Program PISEW dari Kemenpupera Disoal Dua Desa di Pangandaran

15/07/2017 0 Comments
Program PISEW dari Kemenpupera Disoal Dua Desa di Pangandaran

Pemerintah Desa Paledah dan Sukanagara saat memprotes soal Program PISEW. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Perubahan penentuan penerima bantuan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dari Kementrian PUPR tahun 2017 di Kabupaten Pangandaran disoal. Pasalnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR RI Nomor 164/kpts/2017 tentang Penetapan terjadi perubahan penerima yang sebelumnya sudah diusulkan di tahun 2016.

Menurut Kepala Desa Paledah, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Sano, dirinya merasa kecewa dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah terkait bantuan PISEW Kemenpupera tahun 2017. Pasalnya, kebijakan tersebut telah merubah semua desa penerima di Kabupaten Pangandaran yang mana telah diusulkan pada tahun 2016 lalu sesuai tahapan dan sosialisasi usulan dari masyarakat.

“Masyarakat sudah melakukan musyawarah dan pihak Pemdes juga sudah membuat sebagai Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan (DURKP) yang dimasukkan kedalam prioritas usulan desa  bahwa program PISEW ditahun 2016 akan didanai. Namun semuanya berubah dan kami kecewa,” kata Sano kepada Koran HR, Selasa (11/07/2017) lalu.

Masih dikatakan Sano, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat, bahkan sudah melakukan pengukuran di lokasi kegiatan bersama fasilitator. “Ini kalau dialihkan ke desa lain akan jadi beban mental kami sebagai Kepala Desa yang mana dianggap tidak bisa memperjuangkan usulan masyarakatnya,” tegas Sano.

Selain itu, kata Sano, pihak desa juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa akan mendapat program PISEW yang nilainya sebesar Rp. 1,2 miliar yang akan dibagi dua desa, yakni Paledah dan Sukanagara. Akan tetapi saat ini malah dialihkan. “Ini yang tidak kami terima. Seharusnya kan sesuai usulan, tidak ujug-ujug ada. Kita curiga ada permainan apa ini,” ujar Sano.

Ia mensinyalir ada pihak yang tidak mau desanya mendapat bantuan program PISEW dengan mengubah SK desa penerima dan desa tersebut berubah menjadi desa yang tidak sama sekali mengadakan sosialisasi usulan terlebih dahulu di masyarakatnya.

“Desa yang sekarang ada di SK Kementrian tersebut bahkan tidak tahu dan belum pernah melakukan sosialisasi di masyarakatnya karena memang mereka tidak mengusulkan. Tetapi kenapa malah sekarang menjadi ada di SK tersebut. Ini yang menjadi aneh,” pungkas Sano. (Mad/R6/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!