Tersendatnya Kaderisasi dan Mandulnya Program Kerja PGRI Cabang

25/07/2017 0 Comments
Tersendatnya Kaderisasi dan Mandulnya Program Kerja  PGRI Cabang

Oleh : Encang Zaenal Muarif, S.Pd., M.Pd. *

Ada 3 organisasi yang sudah tidak diragukan lagi kekuatan dan solidaritas anggotanya yang sangat tinggi, yakni TNI, ulama, dan organisasi guru. Jika Anda tidak percaya, silahkan coba ganggu salah satu dari mereka. Saya jamin, Anda akan berhadapan dengan ratusan bahkan ribuan orang, baik dari kalangan mereka sendiri maupun dari kalangan masyarakat yang bersimpati.

Organisasi guru yang penulis maksud, tentunya tiada lain adalah PGRI.  Dengan 2 jutaan anggota yang notabene merupakan kaum intelektual dan memiliki pengaruh di masyarakat, PGRI diperhitungkan oleh para birokrat dan politisi. Bahkan sekelas Presiden Jokowi pun berturut-turut menyempatkan waktu menghadiri perhelatan nasional yang diselenggarakan PGRI, yakni  pada HUT PGRI ke 71 di Sentul, 25 Desember 2016, dan Rakorpimnas PGRI di Yogyakarta, 22 Juli 2017 lalu. Hal ini menjadi bukti bahwa PGRI memiliki daya tarik tersendiri di mata penguasa negeri ini.

Berkat kepiawaian para pengurusnya, PB PGRI dengan mudah mampu menggerakan roda organisasi hingga berkontribusi  positif tidak hanya dalam meningkatkan profesionalisme guru, namun mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Kepengurusan PGRI dari mulai akar rumput tingkat ranting/sekolah, cabang/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga Pengurus Besar di level nasional, memudahkan organisasi ini dalam memobilisasi massa dalam jumlah yang besar dan melaksanakan program secara masif dan simultan.

Namun, tidak ada gading yang tak retak. Dari hasil diskusi penulis dengan sejumlah unsur pimpinan PGRI saat mengikuti Rakorpimnas di Yogya, 21 hingga 23 Juli kemarin,  terdapat masalah klise yang hampir sama di beberapa daerah.

Pertama, tersendatnya pola kaderisasi kepengurusan di tingkat tingkat cabang. Ada kesan bahwa pengurus PGRI harus menjabat sebagai kepala sekolah atau paling tidak guru yang sudah berumur. Akibatnya, periodisasi kepengurusan pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aturan masa bakti Badan Pimpinan Organisasi 5 tahun sebagaimana dicantumkan pada AD/ART banyak yang dilanggar. Di tempat penulis -PGRI Cabang Banjar- sudah hampir 10 tahun tidak melaksanakan konfercab.  Penulis tidak tahu sebabnya, namun jika hal ini dibiarkan dapat berdampak buruk terhadap rendahnya pencapaian tujuan dan kinerja organsiasi.

Kedua, mandulnya program kerja yang bersentuhan langsung dengan guru sebagai akar rumput PGRI. Para pengurus di tingkat cabang dan kabupaten/kota terkesan “menunggu bola” dari provinsi dan pusat. Akibatnya, eksistensi PGRI di tingkat cabang dan kabupaten/kota akan dirasa keberadaannya oleh para guru hanya pada momentum tertentu, misalnya pada peringatan HUT PGRI, peringatan HUT kemerdekaan dan acara besar lainnya. Itu pun hanya sekedar abring-abringan mengenakan seragam PGRI, mengikuti upacara, selesai, bubar jalan.

Kedua masalah di atas tentunya harus segera diatasi agar PGRI mampu merevitalisasi fungsi dan peranannya hingga eksis dan bermetamorfosis menjadi organisasi yang lebih progresif. Pertama,  pengurus hendaknya mengkaji kembali AD/ART dan Peraturan Organisasi PB PGRI Nomor 152/PO/PB/XXI/2017 tentang Pedoman Administrasi PGRI. Diharapkan akan muncul proses kesadaran diri dan sikap legowo para pengurus yang sudah “non aktif” untuk menyerahkan tampuk kepemimpinannya pada kader-kader muda yang siap  bekerja melalui konferensi selambat-lambatnya 6 bulan setelah dilaksanakan kongres/konferensi BPO satu tingkat di atasnya.

Kedua, pengurus PGRI seyogyanya  lebih meningkatkan kepekaan akan berbagai perubahan sistem terkait pendidikan dan mengkorelasikannya dengan membuat program kerja yang sesuai dengan perubahan tersebut. Need Analysis atau menganalisa kebutuhan di lapangan akan menjadi pemancing insiatif serta inspirasi bagi pengurus dalam merancang dan mengimplementasikan program kerja nyata yang akan diikuti secara antusias oleh para guru. Sebut saja misalnya program pelatihan penulisan karya ilmiah, program pelatihan penyusunan DUPAK, dan berbagai program lainnya.

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis pada para senior, semoga tulisan ini menjadi kritik solutif bagi PGRI di tingkat cabang di seluruh daerah kabupaten/kota di negeri ini, terutama untuk cabang-cabang PGRI di Kota Banjar.  Hidup Guru! Hidup PGRI! Solidaritas! Yes!

Penulis adalah sekretaris PGRI Ranting SMAN 3 Banjar

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!