Aktivis Pemuda Kritisi Soal Belum Optimalnya PPID Banjar

Foto: Ilustrasi net/Ist

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Belum optimalnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), khususnya di Kota Banjar, dalam melayani informasi publik, mulai dari mendokumentasikan, menyediakan, hingga menyajikan informasi yang di sediakan kepada masyarakat luas, sebagaimana amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menuai kritikan dari berbagai kalangan, salah satungan aktivis pemuda.

Seperti dikatakan salah seorang aktivis pemuda Kota Banjar, Muhammad Bakir, kepada Koran HR, Senin (25/09/2017) lalu. Menurutnya, dalam konteks ini, jelas pemerintah kurang serius melaksanakan dan mengimplementasikan UU KIP tersebut.

“Pelaksanaan Undang Undang ini sudah berlaku sejak 2010. Maka seharusnya seluruh PPID di setiap badan publik sudah terbentuk untuk perbaikan tata pemerintahan yang lebih baik, transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Bakir juga menilai, keterbukaan informasi publik sebenarnya tak hanya diterapkan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun harus diterapkan pula di luar pemerintahan, seperti organisasi atau lembaga yang mendapat alokasi anggaran dari APBD atau APBN.

Jika setiap badan publik di lingkup Pemerintahan Kota Banjar belum menunjukkan progresnya dalam pengelolaan PPID sebagai instrumen vital transparansi, maka hal ini dipandang sangat ironis.

Sebab, ketidak efektifan PPID sebagai infrastruktur administrasi yang bertugas menyediakan informasi publik pada setiap badan publik, merupakan bentuk cerminan pemerintah yang enggan untuk transparan pada publik.

“Ini jelas ada kesengajaan yang didesain oleh pihak tertentu, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mereduksi dan melumpuhkan peran PPID untuk membuka kran informasi dan dokumentasi di setiap badan publik, dengan hegemoni kekuasaan yang dimilikinya,” ujarnya.

Menurut Bakir, hal ini tentu bukan tanpa alasan. Karena, dalam struktural PPID sendiri, kepala daerah yang dalam hal ini walikota dan wakil walikota, sebagai pembina dari PPID. Sehingga, sangat mudah untuk menekan PPID supaya tidak berjalan.

Untuk itu, pemerintah harus segera berbenah diri dan mempercepat akselerasi jalannya PPID yang digawangi oleh Diskominfo dalam menata dan memperbaiki sistem di lingkungan Pemerintahan Kota Banjar.

“Dengan peranan PPID yang optimal sebagaimana dimandatkan UU KIP, akan berdampak luas bagi jalannya roda pemerintahan. Terutama transparansi dan akutanbilitas di setiap badan publik, akselerasi pemberantasan KKN, optimalisasi perlindungan hak masyarakat terhadap pelayanan publik, terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta terciptanya akselerasi demokratisasi,” kata Bakir. (Tsabit/Koran HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar