BPPTPM Ciamis Kesulitan Kendalikan Pendirian Tower

61 Tower Seluler di Banjar akan Dipasang Plang Registrasi

Foto: Ilustrasi net/Ist

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT PM) Kabupaten Ciamis, Wasdi Ijudin, mengatakan, pada bulan Juli tahun 2017 lalu, sudah keluar Permendagri yang disusul surat edaran Mendagri yang memerintahkan kepada pemerintah daerah agar mencabut aturan perijinan HO atau ijin gangguan. Setelah aturan itu berlaku, kata dia, maka pihaknya kini kesulitan melakukan pengendalian terhadap pendirian tower seluler.

“Jadi, aturan HO sekarang sudah dicabut. Paling kami hanya berwenang mengeluarkan perijinan IMB. Tetapi perijinan IMB hanya ditempuh satu kali dan tidak ada proses perpanjangan ijin. Dengan begitu, kami dari pemerintahan daerah sudah kesulitan melakukan pengendalian,” katanya, kepada Koran HR, Selasa (26/09/2017) lalu.

Menurut Wasdi, peran Pemkab dalam mengatur keberadaan tower seluler, saat ini hanya dalam hal pengawasan saja. Dan yang berwenang melakukan pengawasan adalah Satpol PP. “Jadi, untuk mengontrol keberdaan tower, tinggal bagaimana dari sisi pengawasannya. Makanya, DPRD harus menekankan perbaikan sistem pada sisi pengawasan. Karena Pemkab sudah tidak bisa melakukan pengendalian setelah dihapusnya perijinan HO,” ujarnya.

Terkait minimarket tak berijin, kata Wasdi, pengendaliannya tidak hanya bertumpu pada BPPT PM saja, tetapi pemerintahan desa, kecamatan dan unsur muspika di masing-masing daerah juga turut berperan.

“Kalau perijinan sebuah toko kelontongan sudah mendapat ijin dari tetangga sekitar, pemerintah desa serta diperkuat oleh dukungan unsur muspika setempat, masa tidak kami proses ijinnya. Kecuali kalau ada protes dari masyarakat baru kami turun tangan. Sepanjang ada ijin dari lingkungan sekitar dan mendapat rekomendasi dari pemerintah desa dan unsur muspika serta tidak ada riak dari masyarakat, kami selalu tidak mempersulit,” ujarnya. (Bgj/Koran HR)

KOMENTAR ANDA