DPRD Pangandaran Tetapkan Rancangan KUPA & PPAS Perubahan TA 2017

DPRD Pangandaran Tetapkan Rancangan KUPA & PPAS Perubahan TA 2017

Rapat paripurna penetapan kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun anggaran 2017 dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun Anggaran 2017 yang bertempat di ruang rapat DPRD. Foto: Madlani/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar rapat paripurna penetapan kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun anggaran (TA) 2017 dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun Anggaran 2017 yang bertempat di ruang rapat DPRD, Senin (11/09/2017) lalu.

Sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pangandaran 23 Agustus 2017 lalu, rapat paripurna tersebut dinyatakan telah dilaksanakan karena dihadiri sebanyak 24 anggota DPRD dan telah kuorum serta sah untuk pelaksanaan dan pengambilan keputusan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Adang Sudirman mengatakan, pelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2017 mengalami perkembangan yang mana berpengaruh pada pokok-pokok kebijakan keuangan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017. Karena itu, perlu adanya penyesuaian dan perubahan terhadap APBD tahun 2017 yang diawali pembahasan penetapan KUPA dan PPAS perubahan tahun 2017 sebagai dasar perubahannya.

“Kami berharap KUPA dan PPAS perubahan ini dapat mewarnai serta mempunyai makna yang sangat berarti terhadap jalannya pemerintahan daerah Kabupaten Pangandaran. Paling tidak, bisa dijadikan pedoman untuk untuk memberikan arah kebijakan Pemda dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2017,” jelas Adang Sudirman kepada Koran HR, Selasa (19/9/2017) lalu.

Adang menambahkan, pembahasan tersebut juga merupakan salah satu bagian dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perubahan rencana kerja. Selain itu, kata ia, sebagai salah satu media evaluasi penilaian  kinerja APBD sebelum perubahan. Dan termasuk permasalahan yang dihadapi pada tahun sebelumnya untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penganggaran yang akan datang.

“Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan batas maksimal anggaran untuk SKPD dalam setiap program acuan untuk menyusun RKA yang telah disinkronisasikan dengan DPRD. Sehingga, APBD merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Adang.

Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pangandaran, Hendra Lesmana, menjelaskan, Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2017 dari pendapatan daerah yang semula Rp. 1.272.402.754.152  bertambah Rp. 21.156.975.600. Sehingga jumlah total setelah pembahasan menjadi Rp. 1.293.559.729.752.

“Sedangkan Belanja Daerah semula Rp. 1.373.402.754.152 berkurang Rp. 7.921.817.250. Sehingga jumlah belanja setelah pembahasan menjadi Rp. 1.365.480.936.902 atau defisit Rp. 71.921.207.150. Dan untuk pembiayaan daerah, penerimaan sebesar Rp. 72.021.207.150, pengeluaran sebesar Rp. 100.000.000 dan pembiayaan netto sebesar Rp. 71.921.207.150,” jelas Hendra.

Hendra menambahkan, setelah rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2017 ditetapkan, maka harus dijadikan pedoman untuk memberikan arah kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan APBD  tahun anggaran 2017.

“Setelah konsultasi dan mengakomodir pendapat fraksi pada rapat sinkronisasi, Alhamdulillah seluruh Fraksi di DPRD telah menyatakan sepakat dengan hasil pembahasan Banggar untuk ditetapkan menjadi KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Pangadaran tahun anggaran 2017,” tuturnya.

Yang perlu menjadi catatan dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti ke depannya, lanjut Hendra,  antara lain perubahan yang terjadi pada perubahan anggaran 2017 diutamakan untuk program prioritas.

Selanjutnya, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggunaan teknologi dan pembentukan tim khusus perlu terus dilakukan pembinaan dan pengawasan.

“Perlu adanya sosialisasi terkait pajak, retribusi hotel dan restauran kepada wajib pajak. Kita juga berharap penegakan aturan dan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat pajak harus dilaksanakan,” tegasnya.

Catatan selanjutnya, sambung Hendra, perlunya penyusunan strategi untuk percepatan penyerapan anggaran. Selain itu, perlu adanya sinergitas dari aspek perencanaan dan regulasi terkait nomenklatur dan kriteria program kegiatan yang mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran.

“Terakhir, dengan telah ditetapkannya rancangan KUPA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2017, kita harap Pemda dapat segera menyusun dan menyampaikan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2017 kepada DPRD Kabupaten Pangandaran,” pungkasnya. (Mad/R6/Koran HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles