Kawasan Kumuh di Bantaran Sungai Cileueur Ciamis Akan Ditata

Kawasan kumuh di kawasan bantaran Sungai Cileueur terlihat padat permukiman penduduk dan bangunannya tidak teratur. Dengan kondisi ini, Pemkab Ciamis menetapkan daerah ini sebagai kawasan kumuh yang harus segera ditata melalui program Kotaku yang digulirkan Kementarian PUPR. Foto: Istimewa

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Pemkab Ciamis melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis, kini tengah mendesain penataan kawasan permukiman kumuh yang berada di wilayah Ciamis kota. Kawasan kumuh dipandang urgent untuk segera ditangani, yaitu di bantaran sungai Cileueur atau tepatnya di empat titik wilayah Keluruhan Ciamis dan Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis, yakni di Lingkungan Janggala, Kedungpanjang, Limusnunggal dan Barak. 

Kepala Dinas DPRKPLH Kabupaten Ciamis, Drs. H. Oman Rohman, didampingi Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, H. Tino Armyanto, ST, M.Si, mengatakan, penataan kawasan permukiman kumuh merupakan program yang digulirkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program ini, tambah dia, dinamai Kotaku atau program lanjutan PNPM Perkotaan yang sebelumnya sudah digulirkan pada beberapa tahun kebelakang.

“Program Kotaku ini lebih menekankan pada penataan kawasan permukiman kumuh. Kementerian PUPR sudah mengidenfitasikan bahwa terdapat 38 ribu hektar kawasan permukiman kumuh di seluruh Indonesia dan 3000 hekter di wilayah Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Ciamis terdapat 111 hektar yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh,” ujarnya, kepada Koran HR, Senin (11/09/2017) lalu.

Tino yang juga Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kabupaten Ciamis ini, menjelaskan, wilayah kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis sudah diperkuat dengan penetapan melalui SK Bupati Ciamis. Dari 111 hektar kawasan kumuh tersebut, menurutnya, tersebar di dua kecamatan (Ciamis dan Sidangkasih) atau di sembilan desa/kelurahan.

Di Kecamatan Ciamis, terdapat 4 desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh, yakni Kelurahan Ciamis, Maleber, Kertasari dan Desa Cisadap. Sementara di Kecamatan Sidangkasih, yakni Desa Warnasigra, Sidangkasih, Sukamanah, Gunungcupu dan Sukaraja.

Menurut Tino, dalam menetapkan krateria kawasan permukiman kumuh, ada tujuh indikator masalah yang dinilai, diantaranya masalah keteraturan bangunan, jalan lingkungan, ketersedian air minum, drainase, sampah, proteksi kebakaran dan sanitasi. “Nah, di sembilan desa/kelurahan di Kabupaten Ciamis itu terdapat tujuh indikator masalah tersebut. Hanya, yang paling urgent harus segera ditangani pada tahun 2018 mendatang, yaitu di bantaran sungai Cileueur,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Koordinator Program Kotaku Kabupaten Ciamis, Dede Heryadi, mengatakan, pihaknya dalam program ini sebagai pihak konsultan pendamping yang membantu DPRKPLH dalam membuat pemetaan kawasan permukiman kumuh. Dari hasil penelitian lapangan dan kajian terhadap kawasan kumuh di bantaran Sungai Cileueur, kata dia, ditemukan empat masalah yang harus ditangani, yakni masalah sanitasi, ketersediaan air minum, jalan lingkungan dan drainase.

“Masalah sanitasi yang ditemukan, yakni warga di sekitar bantaran Cileueur masih ada yang membuang hajat (kotoran manusia) ke sungai. Tentunya ini problem yang harus ditangani. Nantinya, kami akan melakukan sensus lapangan guna mengetahui seberapa banyak warga di bantaran sungai Cileueur yang belum memiliki MCK,” ujarnya.

Setelah sensus dilakukan, lanjut Dede, ada dua program yang digulirkan, diantaranya membantu membuatkan MCK atau membangun septitank di perumahan warga yang masih membuang hajat ke sungai. “Jadi, kalau masalahnya belum punya MCK, maka akan kami buatkan. Namun, apabila sudah memiliki MCK, tapi pembuangan hajatnya ke sungai, maka akan kami buatkan septitank. Artinya, jangan ada lagi warga yang membuang hajat ke sungai Cileueur,’ terangnya.

Masalah lainnya di bantaran Sungai Cileueur, kata Dede, yakni masih banyaknya warga yang membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai. Sungai, menurutnya, harus steril dari berbagai limbah dan hanya untuk menampung air hujan. “Untuk mengatasi hal ini, nanti kita akan membuatkan drainase. Jadi, limbah rumah tangga tidak langsung mengalir ke sungai, tetapi tertahan terlebih dahulu di drainase. Dengan begitu, air yang mengalir dari drainase ke sungai sebelumnya sudah tersaring dan bercampur dengan air hujan,” ungkapnya.

Dede mengatakan, selain masalah sanitasi, di bantaran Sungai Cileueur pun ditemukan permasalahan infrastruktur, diantaranya kerusakan jalan lingkungan dan ditemukan beberapa tanggul yang terancam jebol. Untuk mengatasi hal itu, kata dia, harus dilakukan perbaikan jalan lingkungan dan membangun Tembok Penahan Tebing (TPT) di beberapa titik. “Jadi, untuk program infrastrukturnya, akan membangun TPT dan membangun sekaligus memperbaiki jalan lingkungan yang mengalami kerusakan,” ujarnya.

Dede mengungkapkan, dari sembilan desa/keluaran di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh, memang di bantaran sungai Cileueur paling urgent yang harus segera ditangani. “Selain posisinya berada di pusat kota Ciamis, juga dari segi jumlah penduduk di daerah itu sangat padat. Dengan begitu, harus mendapat penanganan prioritas,” pungkasnya. (Bgj/Koran HR)

KOMENTAR ANDA