Kembalikan Mobdin, Mayoritas Anggota DPRD Ciamis Pilih Tunjangan Transportasi

Kembalikan Mobdin, Mayoritas Anggota DPRD Ciamis Pilih Tunjangan Transportasi

Ketua Fraksi PDIP DPRD Ciamis, Ohan Hidayat, saat menyerahkan mobil dinasnya ke Pemkab Ciamis melalui Setwan DPRD Ciamis, belum lama ini. Pengembalian mobil dinas ini sebagai konsekuensi yang bersangkutan akan menerima tunjangan transportasi dari pemerintah. Foto: Dokumentasi HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Sejumlah anggota DPRD Ciamis yang mendapat fasilitas kendaraan dinas tampaknya banyak yang memilih mengembalikan ke bagian aset Pemkab Ciamis. Hal itu menyusul terbitnya peraturan baru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam peraturan tersebut anggota DPRD diberi tambahan tunjangan, salah satunya tunjangan transportasi.

Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, mengatakan, sebenarnya tidak ada larangan bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk menggunakan kendaraan dinas. Hanya, setelah terbit PP 18 tahun 2017, pemerintah menambah beberapa tunjangan untuk  anggota DPRD, salah satunya tunjangan transportasi.

“Jadi, dalam PP tersebut ada dua pilihan, yakni kalau mau mengambil kendaraan dinas, berarti konsekuensinya tidak mendapat tunjangan transportasi. Begitupun sebaliknya. Dengan begitu, pengembalian kendaraan dinas dari anggota DPRD ke bagian asset bukan karena adanya larangan. Tetapi anggota DPRD itu memilih mendapat uang tunjangan transportasi,” ujarnya, kepada Koran HR, pekan lalu.

Nanang menambahkan, berdasarkan laporan dari Setwan DPRD, memang mayoritas anggota DPRD Ciamis memilih mengembalikan kendaraan dinas untuk mendapat tunjangan uang transportasi. “Berdasarkan laporan yang masuk sudah ada sekitar 70 persen yang mengembalikan,” imbuhnya.

Menurut Nanang, Anggota DPRD Ciamis yang sebelumnya mendapat inventaris mobil dinas sebanyak 25 orang. Mereka adalah pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi dan pimpinan AKD (Alat Kelengkapan DPRD). “Tetapi anggota DPRD yang harus memilih apakah mendapat tunjangan atau kendaraan dinas sebanyak 21 orang atau para pimpinan Fraksi dan pimpinan AKD. Sementara pimpinan DPRD tetap menggunakan kendaraan dinas karena diberi tugas tambahan,” ujarnya.

Sementara besaran tunjangan transportasi untuk anggota DPRD Ciamis, kata Nanang, belum ditentukan. Pihaknya, tambah dia, akan segera menghitung besaran tunjangan dengan berpijak kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Yang pasti, meski pencairan tunjangan transportasi dibayar per bulan, namun hitungan perkaliannya tidak selama sebulan. Tetapi akan dihitung per hari. Karena dalam sebulan Anggota DPRD hanya bekerja selama 22 hari (sabtu dan minggu libur). Kalau dihitung per hari tentunya lebih fair. Jadi, pada hari sabtu dan minggu tidak dihitung, karena anggota DPRD memang tidak bekerja ke kantor,” ujarnya.

Nanang mengatakan, meski peraturan perundang-undangan memberikan tambahan hak penghasilan kepada anggota DPRD melalui tunjangan transportasi, namun dalam penerapannya tidak bisa seenaknya. Karena, menurutnya, anggota DPRD pun memiliki tanggungjawab moril kepada masyarakat.

“Dipilihnya hitungan tunjangan transportasi per hari tentunya sebagai bentuk tanggungjawab moril kepada masyarakat. Karena kalau hari sabtu dan minggu atau di saat anggota DPRD tidak masuk kantor tetap dihitung, artinya kami tidak amanah,” ujarnya. (es/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles