Oknum PNS di Pangandaran Diduga Main Balik Nama SPPT PBB Tanah Sengketa

28/09/2017
Oknum PNS di Pangandaran Diduga Main Balik Nama SPPT PBB Tanah Sengketa

Didik Puguh, SH.,MH., saat di ruang kerjanya. Foto: Istimewa

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Didik Puguh, SH.,MH., salah seorang pengacara di Pangandaran mengungkapkan, terdapat salah satu oknum petugas di lingkup Pemkab Pangandaran yang berstatus PNS bisa menjadi kuasa dari pemohon untuk mengubah atau balik nama Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tahun 2016 atas nama kliennya yang menjadi pemohon. Padahal, tanah yang berlokasi di Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran masih dalam sengketa di Pengadilan.

“Kok bisa balik nama SPPT PBB? Padahal, tanah tersebut masih berstatus quo lantaran di Pengadilan masih dalam proses sengketa. Anehnya, SPPT PBB tanahnya sudah pindah nama. Padahal, seharusnya jangan ada pemindahan dulu ketika masih dalam sengketa,” jelasnya kepada Koran HR, Minggu (24/09/2017) lalu.

Meski tanah tersebut dihibahkan secara cuma-cuma dan tanpa adanya perjanjian, Didik mencontohkan, namun perbuatan mengubah SPPT PBB yang masih dalam sengketa dinilai jelas melawan hukum.

Karena perbuatan oknum PNS di Pangandaran itu, Didik sangat menyayangkan dan menilai perbuatan tersebut terlalu berani. Sebagai kuasa dari pemohon, kata Didik, proses balik nama SPPT PBB harusnya mengikuti perintah dari Pengadilan. Sebab, putusan soal tanah sengketa tersebut belum inkrah dan masih berjalan di Pengadilan.

“Secara aturan, jelas tidak sah selama masih sengketa. Meski misalnya tanah itu dihibahkan dan tanpa perjanjian, produk itu jelas tidak sah di mata hukum dan itu harus diluruskan,” tegasnya.

Saat ia melakukan klarifikasi perihal tersebut ke oknum PNS di BPKD tersebut, lanjut Didik, justru mendapatkan jawaban oknum tersebut telah menjalankan tugas kerja dan sudah sesuai aturan. Padahal, Didik menilai untuk balik nama SPPT PBB harus melampirkan surat keputusan dari Pengadilan dan membuktikan surat dari desa.

“Kalau tidak ada oknum yang bermain, harusnya permintaan balik nama SPPT PBB itu tidak bisa dilakukan. Kalau begitu, menurut saya sudah jelas melanggar hukum,” tutup pengacara muda yang buka kantor di Jalan Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. (Mad/R6/Koran HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles