Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi di Banjar Belum Berjalan Maksimal

Foto: Ilustrasi net/ist

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Hampir satu dasawarsa, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), telah gulirkan sebagai wujud dari reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

Tetapi, sampai saat ini masih banyak badan publik pemerintah daerah, khususnya di Kota Banjar, yang belum melaksanakannya dengan maksimal. Hal ini terbukti salah satunya dengan belum optimalnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melayani informasi publik, mulai dari mendokumentasikan, menyediakan, hingga menyajikan informasi yang di sediakan kepada masyarakat luas.

Padahal PPID merupakan ujung tombak dari implementasi UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, untuk mencegah berbagai praktik jahat terkait penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Saat di konfirmasi Koran HR, Selasa (19/09/2017) lalu, Kepala Bidang Kominikasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjar, Mamat Supratman, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Teknis PPID, mengakui bahwa PPID selama ini masih vakum dan terkesan mandeg dalam proses pelaksanaanya.

Bahkan, dirinya pun tak menampik jika setiap badan publik di pemerintahan masih belum menunjuk PPID sebagai garda terdepan dalam menyediakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Untuk sementara penyediaan informasi dan dokumentasi masih tersentralisasi di PPID utama yang digawangi Diskominfo. Itu pun belum berjalan dengan baik implementasinya,” kata Mamat.

Dia juga menjelaskan, dalam pengelolan PPID, untuk sementara ini pihaknya sedang melakukan beberapa perbaikan guna penataan PPID agar bisa berjalan sebagaimana mestinya, sesuai aturan yang berlaku.

Yang sedang digarap saat ini adalah tahapan penyesuaian setelah terbitnya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017, sebagai pengganti dari aturan yang lama, yakni Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai pedoman teknis.

“Ada beberapa perubahan setelah terbitnya Permendagri Nomor 3 Tahun 2014 di dalamnya, terutama secara kelembagaan struktur PPID yang mengalami perubahan signifikan,” terangnya.

Sedangkan, soal anggaran untuk pengelolaan PPID, Mamat mengaku dirinya tidak mengetahui secara pasti berapa anggaran tahun-tahun sebelumnya yang dikucurkan oleh pemerintah. Sebab, dirinya sendiri baru beberapa bulan dipindahkan ke Diskominfo untuk mengurusi masalah tersebut. (Tsabit/Koran HR)

KOMENTAR ANDA