Relokasi PKL, Bupati Pangandaran Batasi Hingga 10 Januari 2018

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata saat melakukan pertemuan dengan ribuan PKL kawasan obyek wisata Pangandaran di Gedung Islamic Center Pangandaran. Foto: Entang SR/HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengumpulkan ribuan para pedagang kawasan obyek wisata Pangandaran di Gedung Islamic Center Pangandaran. Tercatat sekitar 1500 pedagang, Jeje menyampaikan sejumlah point terkait pembangunan yang dilakukan Pemkab Pangandaran.

Jeje menyampaikan perihal masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan serta pariwisata. Khusus bidang pariwisata, ia menegaskan kepada para pedagang bahwa lokasi wisata di Pangandaran perlu ditata kembali supaya lebih baik.

“Untuk penataan ulang, kita akan melakukan relokasi pedagang yang berada di kawasan Pantai Barat dan Timur Pangandaran,” katanya kepada para pedagang, Senin (04/09/2017) lalu.

Dalam kesempatan itu, Jeje memberikan kesempatan dialog dengan perwakilan para pedagang terkait hal-hal yang perlu disepakati bersama sebelum penataan berlangsung. Dari perwakilan pedagang, mereka meminta batas akhir relokasi pedagang yang sebelumnya pada 20 Desember 2017 untuk diundur hingga setelah libur tahun baru.

Melalui usulan dari perwakilan pedagang, awalnya mereka meminta direlokasi pada Februari 2018. Namun, setelah berdialog cukup panjang, akhirnya Jeje menegaskan batas akhir relokasi hingga 10 Januari 2018.

“Batas akhir relokasi PKL ditetapkan hingga10 Januari 2018. Tidak ada alasan untuk mengulur waktu. Jika dari pihak pedagang melanggar aturan, kita merelokasi secara paksa,” tegas.

Sebelum relokasi dilakukan Pemkab Pangandaran, Jeje menyebutkan telah menyiapkan empat lokasi gedung yang mana akan digunakan para PKL. Hingga saat ini, kata ia, pembangunan sudah mencapai 60 persen.

“Dengan direlokasinya para PKL, saya yakin objek wisata Pangandaran akan tertata rapi dan pembangunan di Pangandaran akan dinilai oleh Presiden serta Kementrian Pariwisata. Jika objek wisata tidak tertata dengan baik, hal itu akan menghambat terhadap bantuan-bantuan untuk Kabupaten pangandaran baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi,” pungkasnya. (Ntang/R6/Koran HR)

KOMENTAR ANDA