Syarat Pencairan, Peserta PKH di Pangandaran Harus Tunjukkan Kartu Anggota

09/09/2017 0 Comments
Syarat Pencairan, Peserta PKH di Pangandaran Harus Tunjukkan Kartu Anggota

Anggota LSM Peduli Masyarakat Pengangguran (Limagur Institute) Kabupaten Pangandaran, Slamet Riyadi. Foto: Istimewa

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pangandaran dikabarkan membayar sebesar Rp. 7 ribu untuk biaya pembuatan kartu peserta program sebagai syarat pencairan.

Ade Warsih, salah seorang peserta asal Desa Paledah Kecamatan Padaherang, membenarkan dirinya membayar Rp. 7 ribu untuk pembuatan kartu peserta. Meski ada penarikan dengan jumlah yang tidak begitu besar, ia mengaku tidak keberatan lantaran uang yang diterima lebih besar dari pembuatan kartu tersebut, yakni menerima Rp. 500 ribu.

“Katanya untuk buat kartu peserta atau kartu ATM, saya kurang begitu tahu. Yang jelas saya terima saja dan saya tidak merasa keberatan, rela dan ikhlas,” ujarnya kepada HR Online beberapa waktu lalu.

Sementara itu, anggota LSM Peduli Masyarakat Pengangguran (Limagur Institute) Kabupaten Pangandaran, Slamet Riyadi, mengatakan, bahwa dengan dalih apapun masyarakat miskin yang mana menjadi peserta PKH tidak dibenarkan untuk dimanfaatkan pendamping PKH soal memperjualbelikan kartu peserta. Apalagi kartu tersebut harus ditandatangani dan diketahui Kepala Dinas Sosial Pangandaran.

“Pendamping PKH dan pelaksana program seharusnya berkomitmen untuk membela, membina, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin hingga kehidupan mereka lebih mandiri. Lah ini malah memungut dari KPM. Kami meminta pihak-pihak terkait menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.

Dikonfirmasi hal ini, Koordinator PKH Kabupaten Pangandaran Ajat Sudrajat, menjelaskan proses kartu tersebut awalnya telah dibicarakan dengan pihak bank apakah dalam pencairan menggunakan surat keterangan saja atau menggunakan kartu peserta.

“Setelah kita diskusi, disepakati menggunakan kartu peserta yang mana biaya dibebankan kepada KPM sebesar Rp. 5 ribu. Soal di lapangan ditemukan Rp. 7 ribu, itu yang mengoordinasi ketua kelompoknya. Ini juga tidak ada anggaran untuk pembuatan kartu peserta untuk pencairannya,” jelas Ajat kepada HR Online.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah berusaha koordinasi dan mengajukan ke dinas dan hasilnya anggaran memang tidak ada. Dari kondisi tersebut, disepakati untuk pembuatan kartu dibebankan ke KPM dan tidak ada yang keberatan.

“Karena setiap pencairan harus ada kartu anggota, maka kita buatkan dengan anggaran yang minim dan  seadanya. Paling penting ada bukti anggota dalam setiap pencairannya serta tidak ada yang keberatan. Bahkan, KPM mendukung,” tegasnya. (Mad/R6/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!