Memasuki Triwulan IV TA 2017, Serapan ABPD Kota Banjar Masih Rendah

17/10/2017 1 Comment
Memasuki Triwulan IV TA 2017,  Serapan ABPD Kota Banjar Masih Rendah

Foto: Ilustrasi net/Ist

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Memasuki triwulan akhir Tahun Anggaran (TA) 2017, penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar terhitung masih relatif rendah. Bahkan, sudah hampir tutup tahun anggaran, masih banyak penyerapan anggaran pada belanja langsung di beberapa SKPD masih terbilang rendah atau di bawah 50 persen dari rata-rata anggaran yang dialokasikan.

Berdasarkan data yang diperoleh Koran HR dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjar, penyerapan anggaran belanja langsung di SKPD yang serapan anggarannya masih rendah diantaranya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) dengan realisasi sebesar 19,02 persen, atau senilai Rp.520.176.859 dari total alokasi anggaran Rp.2.734.243.500.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) serapan anggaranya pada belanja langsung baru mencapai 23,05 persen atau Rp.5.593.691.235 dari total alokasi anggaran Rp.24.267.419.715. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serapan anggarannya baru menyentuh 29,99 persen atau sekitar Rp.49.104.634.682, dari alokasi anggaran Rp.163.757.000.000.

Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi 31,93 persen atau senilai Rp.4.867.089.739 dari total alokasi anggaran sebesar Rp.15.242.000.000, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) baru terealisasikan 39,37 persen atau Rp.257.865.447 dari pagu anggaran Rp.655.000.000.

Sedangkan, SKPD terakhir yang terbilang rendah atau penyerapan anggaran pada belanja langsung masih di bawah 50 persen dari rata-rata anggaran yang dialokasikan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yakni 44.11 persen atau Rp.2.074.144.086 dari total pagu anggaran Rp.4.701.858.250.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kota Banjar, Anry Suryaman, mengatakan, serapan anggaran di beberapa SKPD hingga memasuki awal triwulan IV ini memang masih di bawah 50 persen.

“Ada beberapa SKPD penyerapan anggaranya, khususnya pada belanja langsung masih di bawah 50 persen, ya mungkin itu karena ada keterlambatan dalam setiap kegiatan,” terangnya, saat ditemui Koran HR di ruang kerjanya, Selasa (10/10/17) lalu.

Selain itu, lanjut Anry, rendahnya penyerapan anggaran meski sudah berjalan selama hampir sepuluh bulan ini juga disebabkan banyaknya pembayaran sejumlah proyek. Hal ini lantaran pembayarannya masih menunggu selesainya proyek yang sebagian masih berjalan.

“Kondisi ini yang membuat penyerapan anggaran masih rendah. Karena mau tidak mau, harus menunggu proyek diselesaikan terlebih dahulu, baru dilakukan pembayaran berdasarkan pengajuan SKPD,” ungkapnya.

Terkait proyek apa saja yang belum terbayarkan, Anry mengatakan bahwa data tersebut ada di masing-masing SKPD sebagai pengguna anggaran. Sebaliknya, SKPD yang serapan anggaran tinggi dikarenakan sebagian besar SKPD itu hanya melakukan program kegiatan rutin.

“Ada SKPD yang memang alokasi dananya kecil, sehingga jika sudah terlaksana program tertentu maka prosentase serapanya tinggi,” terang Anry.

Masih rendahnya serapan anggaran pada awal triwulan akhir TA 2017, mendapat sorotan dari sejumlah aktivis pemuda di Kota Banjar, salah satunya, Muhammad Mubakir. Menurutnya, dengan melihat pada kondisi demikian, dirinya pesimis terhadap pencapaian APBD Kota Banjar.

Selain sebagai cerminan buruknya kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjar, dirinya juga memandang bahwa serapan anggaran pada akhir tahun 2017 nanti tidak akan bisa mencapai di atas 90 persen.

Karena, serapan anggaran merupakan salah satu barometer yang menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan fisik maupun non fisik, yang menjadi program kegiatannya.

“Kalau serapan anggarannya saja memasuki akhir tahun masih di bawah 50 persen, lantas apa kinerja pemkot sejauh ini. SKPD yang penyerapannya masih rendah diharapkan secepatnya menyerap anggaran dengan merealisasikan program kegiatannya. Jadi tolonglah hilangkan budaya malas supaya kinerjanya meningkat, jangan ditunda-tunda, akhirnya selalu dikebut di akhir tahun,” kata Mubakir. (Tsabit/Koran HR)

About author

Related articles

1 Comment

  1. Fathurrahman October 18, at 21:30

    Pendapatan APBD kota banjar memang kurang penyerapan dari segala sektor tapi ada potensi yang bisa dapat mungkin dari sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi kerakyatan ,untuk sektor pariwisata seharusnya pemerintah kota banjar harus bisa memanfaatkan posisi strategis kota banjar di antara dua propinsi untuk di berdayakan pariwisata alternatif diantara yg menuju ke pangandaran dan ke arah timur, kota banjar berpotensi sebagai penyangga jalur wisata yang bisa jadi destinasi wisata diantara tempat tujuan yang tersebut , bentuk pariwisata penyangga seharusnya menjadi andalan penyerapan anggaran daerah kota banjar, mari kita bersama wujudkan potensi potensial ini

    Reply

Leave a Reply