Pemkab Pangandaran Didesak Tangani Soal Miras & Perjudian

 

PW IPNU Jawa Barat dan PC IPNU Pangandaran mengeluarkan pernyataan dan sikap tegas terkait gejala sosial kalangan generasi muda yang terjadi di Pangandaran. Fhoto : Madlani/ HR

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten Pangandaran mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran menutup paksa agen, toko dan warung yang menjual minuman keras (miras) secara ilegal.  

PC IPNU menilai, akibat tidak terkendalinya peredaran miras tersebut menjadi penyebab timbulnya persoalan sosial di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Pasalnya, miras berdampak buruk bagi moralitas generasi muda, bertentangan dengan norma agama, menghambat kemajuan pembangunan.

“Selain itu, juga tidak sesuai dengan kearifan budaya lokal, merugikan kesehatan dan bertabrakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Dudung Nurkhotim, Dewan Pembina PC IPNU Pangandaran, sekaligus Ketua Organisasi PW IPNU Jawa Barat, Sabtu (30/09/2017).

Dudung beralasan, penutupan paksa agen, toko dan warung penjual miras tidak berijin tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya merujuk pada pasal 300, 538 dan 539 KUHP.

Pada kesempatan itu, Dudung juga mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang minuman beralkohol. Peraturan itu untuk membatasi peredaran minuman beralkohol secara tidak bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes RI), Nomor: 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

“Juga diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan,” kata Dudung.

Disamping miras, Dudung juga mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran menutup segala bentuk praktek perjudian. Pihaknya berharap pemerintah juga melakukan pengawasan ketat terhadap setiap warung internet (warnet) yang dijadikan sebagai lokasi judi online.    

“Kami minta pemerintah segera berkoordinasi dengan alim ulama, tokoh pendidikan, tokoh budaya, tokoh masyarakat, praktisi hukum dan kalangan lainnya dalam rangka pencegahan penyakit masyarakat tersebut. Ini demi menjaga Pangandaran tetap aman dan sejahtera,” katanya.

Sementara itu, Ketua PC IPNU Pangandaran, Acep Rahlan Maulana, ketika ditemui HR Online, Sabtu (30/09/2017), menjelaskan,  pernyataan sikap tersebut dibuat, ditandatangani, dinyatakan dan diikrarkan sebagai bentuk kecintaan terhadap Kabupaten Pangandaran. Harapannya agar Pangandaran menjadi daerah yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur.

“Dengan senantiasa memohon perlindungan dan kekuatan dari Allah SWT, agar diberikan petunjuk bahwa yang benar adalah benar, serta diberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Juga diperlihatkan bahwa yang salah adalah salah, serta diberikan kekuatan untuk menjauhinya,” pungkasnya. (Mad/R4/HR-Online)

KOMENTAR ANDA

Komentar