DPRD Ciamis Minta Poliklinik Bermasalah Ditindak Tegas

DPRD Ciamis Minta Poliklinik Bermasalah Ditindak Tegas

Foto: Ilustrasi net/Ist

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Ketua Komisi I DPRD Ciamis, Oman, menegaskan, pihaknya menemukan sejumlah permasalahan di beberapa Poliklinik yang berdiri di wilayah Kabupaten Ciamis. Hal itu terungkap setelah pihaknya menggelar sidak ke sejumlah Poliklinik dan Apotek guna mengecek perijinan dan kelayakan pelayanan kesehatan.

Menurut Oman, dari hasil sidak tersebut, ditemukan sejumlah Poliklinik tak berijin atau habis masa berlaku ijinnya. Yang lebih parah lagi, kata dia, ada beberapa Poliklinik yang berdiri di Kabupaten Ciamis yang masih mempekerjakan tenaga medis (perawat dan bidan) yang belum memiliki STR (Surat Tanda Registrasi).

“Dalam aturan hukumnya sudah jelas bahwa tenaga medis diwajibkan memiliki STR. Karena STR merupakan standar kompetensi di bidang keahlian medis untuk memastikan seorang tenaga medis apakah sudah layak atau tidak untuk menangani pasien,” katanya, kepada Koran HR, Selasa (28/11/2017) lalu.

Hal itu, kata Oman, harus diperhatikan oleh seluruh Poliklinik. Karena dengan menyediakan SDM ahli di bidangnya, tambah dia, sebagai bentuk jaminan pelayanan kepada pasien.“Tolonglah jangan main-main untuk urusan medis. Karena hubungannya menyangkut dengan nyawa manusia. Artinya, Poliklinik jangan sembarangan merekrut pegawai untuk tenaga medis,” ujarnya.

Oman mengaku pihaknya sudah melaporkan hasil temuan sidak tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Dia berharap Dinas Kesehatan segera melakukan tindakan tegas terhadap Poliklinik yang tidak mematuhi aturan hukum.

Oman pun meminta Pemkab Ciamis tegas dalam menindak pelanggaran dalam hal perijinan. STR, kata dia, merupakan salah satu syarat dalam pendirian sebuah Poliklinik.

“Karena tak sembarangan orang bisa membuka Poliklinik. Selain memiliki sarana dan prasarana yang memadai, juga harus siap menyediakan SDM yang ahli di bidang kesehatan. Jadi, Pemkab harus teliti dalam mengeluarkan ijin. Selain itu, juga harus intens melakukan pengawasan. Apabila ada yang melanggar aturan, maka jangan segan-segan memberikan sanksi tegas. Bila perlu cabut perijinannya,” tegasnya.

Oman juga meminta BMPPT PM untuk mengecek perijinan seluruh Poliklinik yang berada di Kabupaten Ciamis. Karena, menurutnya, dari hasil sidak pihaknya, masih ditemukan Poliklinik yang belum berijin atau masa berlaku ijinnya habis. “Kalau perijinannya tidak diurus, Pemkab harus tegas dengan melakukan penutupan paksa. Hal seperti ini jangan terus dibiarkan. Pemkab harus memiliki marwah. Selain itu, pengawasan dalam hal perijinan harus lebih ditingkatkan. Karena dalam perijinan menyangkut dengan penghasilan PAD,” tegasnya lagi. (Bgj/Koran HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles