Nasib Kantor UPTD Pendidikan di Ciamis Belum Jelas

Nasib Kantor UPTD Pendidikan di Ciamis Belum Jelas

Foto: Ilustrasi net/Ist

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Sejumlah kepala UPTD Pendidikan dan kepala SD (Sekolah Dasar) di Jawa Barat pada pekan lalu menggelar audensi ke kantor DPR RI dan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, dengan agenda menolak rencana penghapusan kantor UPT di bawah Dinas Pendidikan.

Meski sudah mendapat tekanan, namun Kemendagri tak lantas menyetujui pencabutan Permendagri no 12 tahun 2017 yang memerintahkan penghapusan kantor UPTD Pendidikan. Tetapi, pihak Kemendagri terlebih dahulu akan melakukan uji publik sebelum memutuskan apakah Permendagri no 12 tahun 2017 akan dicabut atau tetap dilaksanakan.

Sekretaris Paguyuban UPTD Pendidikan Kabupaten Ciamis yang juga Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Panjalu, Maman Otong, mengatakan, saat audensi tersebut, tidak hanya melibatkan para kepala UPTD Pendidikan, tetapi sejumlah Kepala SD dari berbagai daerah di Jawa Barat pun ikut melakukan protes.

“Yang menyampaikan aspirasi pada saat audensi di kantor Kemendagri dan DPR RI pun para kepala sekolah. Karena kalau penghapusan kantor UPTD Pendidikan jadi dilakukan, maka pihak yang dirugikan adalah sekolah dan guru,” ujarnya, kepada Koran HR, Selasa (05/12/2017) lalu.

Maman mengatakan, saat audensi tersebut, para Kepala SD menyampaikan keberatannya apabila kantor UPTD Pendidikan yang kini berdiri di setiap kecamatan dihapuskan. Karena, menurutnya, apabila tidak ada kantor UPTD di setiap kecamatan, guru dan sekolah harus mengurus langsung berbagai keperluan adminstrasi ke kantor Dinas Pendidikan.

“Sementara tidak semua daerah di Indonesia jarak antar wilayahnya berdekatan dari satu kecamatan ke pusat pemerintahan kabupaten/kota. Apalagi wilayahnya berstatus kabupaten, tentunya jumlah kecamatannya banyak. Otomatis jarak antar wilayahnya pun saling berjauhan. Kalau pelayanan dipusatkan di Dinas Pendidikan, tentunya akan membebani guru dan sekolah yang berada di wilayah kecamatan yang jaraknya jauh ke pusat pemerintahan kabupaten,” terangnya.

Saat audensi ke Kemendagri dan DPR RI, kata Maman, kepala SD dari Kabupaten Garut hampir semuanya hadir. Karena, kalau kantor UPTD Pendidikan dihapuskan, bagi guru dan sekolah di Kabupaten Garut merupakan sebuah kerugian.

“Menurut mereka, bisa dibayangkan kalau semua pelayanan dipusatkan di Dinas Pendidikan. Karena wilayah Garut itu sangat luas, tentunya akan memberatkan bagi guru yang berada di kecamatan paling ujung dari pusat pemerintahan kabupaten. Nah, kondisi di Kabupaten Ciamis pun hampir sama dengan Garut. Makanya, kami pun sama memperjuangkan agar kantor UPTD Pendidikan, tidak dihapuskan,” ujarnya. 

Menurut Maman, kabupaten/kota di Jawa Barat yang sudah menghapuskan kantor UPTD Pendidikan atau menjalankan Permendagri no 12 tahun 2017, hanya Kota Bekasi.  “Kalau di Kota Bekasi memang tidak masalah semua urusan guru dan sekolah dipusatkan di Dinas Pendidikan. Selain cakupan daerahnya kecil, juga didukung akses transportasi dalam kota yang sudah memadai. Berbeda dengan di daerah seperti di Ciamis dan Garut, dimana wilayah cakupannya luas dan akses transportasi antar kecamatan belum semuanya merata,” terangnya.

Sementara itu, sebelumnya Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis mengusulkan kepada Biro Hukum Pemprov Jabar melalui Bagian Organisasi Setda Pemkab Ciamis, agar tidak menghapus keberadaan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan yang berada di setiap kecamatan. Usulan dari Disdik tersebut diperkuat oleh sebuah kajian yang menegaskan bahwa keberadaan kantor UPTD di setiap kecamatan masih dibutuhkan perannya dalam memperlancar efektifitas kinerja organisasi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Wahyu Hidayat, mengatakan, adanya wacana penghapusan kantor UPTD Pendidikan di setiap kecamatan menyusul terbitnya Permendagri nomor 12 tahun 2017. Dalam peraturan tersebut, kata dia, terdapat klausul yang mengatur kelayakan sebuah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memiliki kantor UPT di dalam lingkup wilayah kerjanya. Selain itu, dalam aturan tersebut pun terdapat 16 indikator sebuah OPD layak dan tidaknya memiliki kantor UPT.

“Yang menjadi masalah bagi UPTD Pendidikan, yakni dalam 16 indikator itu salah satunya menyebutkan bahwa kantor UPT bisa dibentuk apabila OPD tersebut melayani langsung kepada masyarakat. Nah, dalam tufoksi UPTD Pendidikan kan tidak ada yang langsung melayani masyarakat. Tetapi hanya melayani kepentingan yang berkaitan dengan sekolah dan guru,” ujarnya.

Namun begitu, kata Wahyu, dalam peraturan tersebut pun mengatur soal pembentukan UPT satuan pendidikan di lingkup Dinas Pendidikan. Apabila ditelaah definisi UPT satuan pendidikan, tambah dia, masih multitafsir, apakah kantor UPTD atau sekolah.

“Makanya, kami bersama DPRD Ciamis melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri untuk menanyakan lebih jelas terkait aturan tersebut. Namun, pihak kementarian pun belum bisa memberikan jawaban secara pasti. Dan pihak kementrian meminta kepada kami untuk melakukan kajian untuk memastikan apakah keberadaan UPTD masih diperlukan atau tidak,” ujarnya.

Setelah pihaknya melakukan kajian, kata Wahyu, diperoleh keterangan bahwa keberadaan UPTD Pendidikan masih dibutuhkan perannya. Dengan begitu, tambah dia, pihaknya mengusulkan agar kantor UPTD Pendidikan di setiap kecamatan tidak dihapus atau masih dipertahankan. (Bgj/Koran HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles