Di Ciamis Jokowi Ungkap Alasan Gulirkan Percepatan Sertifikasi Tanah Hak Milik

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan sertifikat tanah yang diberikan kepada sekitar 5000 masyarakat dari Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, di Lapang Lokasana Ciamis, Selasa (16/01/2018) siang. Foto: Tantan Mulyana/HR

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menegaskan, tujuan dirinya mengintruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN mengeluarkan program percepatan sertifikasi tanah hak milik menyusul banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, setiap dirinya turun ke berbagai daerah di Indonesia, pasti ada masyarakat yang mengeluh soal sengketa tanah.

“Setiap saya berkunjung ke daerah pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, Maluku dan Papua, pasti saja ada masyarakat yang mengadu soal sengketa tanah. Sengketa yang terjadi macam-macam, ada yang sengketa antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan BUMN atau masyarakat dengan masyarakat,” katanya, saat memberikan sambutan pada acara penyerahan sertifikat tanah yang diberikan kepada sekitar 5000 masyarakat dari Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, di Lapang Lokasana Ciamis, Selasa (16/01/2018) siang.

Jokowi menilai banyaknya kasus sengketa tanah di Indonesia lantaran masih banyak bidang tanah hak milik yang belum bersertifikat. Dia mengatakan, berdasarkan data tahun 2015, dari 126 juta bidang tanah hak milik di seluruh Indonesia, baru sekitar 46 ribu yang sudah bersertifikat. “Berarti sekitar 80 ribu bidang tanah hak milik pada tahun 2015 lalu belum disertifikat. Dan karena banyaknya tanah milik yang belum bersertifikat ini yang memicu terjadinya sengketa tanah,” tegasnya.

Jokowi mengungkapkan program percepatan sertifikat tanah hak milik ini tak hanya bertujuan memberikan kemudahahan pelayanan ke masyarakat, tetapi juga sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah yang hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. “Kalau tanah hak milik sudah disertifikat, akan kuat secara hukum. Kalau ada yang menggugat, bisa menjadi bukti hukum di pengadilan. Jadi, kalau sudah punya sertifikat, tak usah khawatir apabila terjadi sengketa. Karena sudah memiliki kekuatan hukum,” ujarnya.

Jokowi juga menargetkan percepatan sertifikasi tanah hak milik di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2018 pemerintah menargetkan mengeluarkan 7 juta sertifikat tanah dan tahun 2019 menargetkan 9 juta sertifikat tanah. Langkah itu dilakukan menyusul masih minimnya jumlah bidang tanah hak milik di Indonesia yang sudah bersertifikat. (Tantan/R2/HR-Online)

KOMENTAR ANDA

Komentar