Tahun 2018-2019, Jabatan Kepsek di Banjar Dipastikan Banyak Kosong

Tahun 2018-2019, Jabatan Kepsek di Banjar Dipastikan Banyak Kosong

Foto: Ilustrasi net/Ist

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Sejumlah jabatan di lingkungan dunia pendidikan Kota Banjar akan mengalami kekosongan di tahun 2018-2019, salah satunya jabatan Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), karena pejabat bersangkutan pensiun.

Untuk mengisi kekosongan itu, dimungkinan akan ada pejabat yang rangkap jabatan. Pasalnya, jika kekosongan jabatan itu harus segera diisi sekarang-sekarang, maka akan terkendala adanya aturan yang menyatakan bahwa selama ada Pilkada, bupati/walikota tidak dapat melakukan rotasi dari 6 bulan sebelum Pilkada dan 6 bulan setelah Pilkada.

Larangan mutasi pegawai jelang Pilkada dan sanksinya diatur dalam UU No.1 Tahun 2015, sebagaimana diubah menjadi UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 71 ayat 1 UU itu disebutkan, pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Pada ayat 2 diatur juga bahwa petahana atau incumbent dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Kemudian, pada ayat 3 disebutkan, petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Atas kondisi demikian, maka diperkirakan selama hampir satu tahun ini ada jabatan merangkap di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjar, atau di tahun 2018 akan sulit dilakukan pengisian/pengangkatan jabatan kepala sekolah.

Hal itu dikatakan pengurus PGRI Kota Banjar selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, Ruhimat, kepada Koran HR, Selasa (09/01/2017). “Adanya regulasi tersebut membuat tidak sedikit jabatan kepala sekolah di Kota Banjar kosong. Sehingga, mungkin dinas mengambil kebijakan mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dari pejabat yang setingkat untuk merangkap jabatan kepala sekolah,” katanya.

Ruhimat menilai, pengangkatan jabatan seperti itu kurang efektif dalam kinerja maupun melakukan koordinasi dengan guru-guru, meskipun tidak berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar.

Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini perlu adanya solusi. Misal, bisa saja Wakil Walikota yang naik jadi Walikota dan melantik pejabat untuk menduduki jabatan kepala sekolah yang kosong.

Selain itu, kekosongan yang berlarut-larut juga dipengaruhi bila Kota Banjar bersikeras mengangkat kepsek pangkat dan golongan harus IV A, sebagaimana Perwalnya. Sedangkan, dalam Permen itu golongan III C.

“Namun, walikota sendiri secara prinsif setuju jika harus mengangkat kepsek dengan gol minimal III C, tinggal Disdik membuat draf untuk diajukan ke Bagian Hukum Setda,” tukasnya.

Ruhimat juga mengungkapkan, jabatan kepala sekolah dasar yang kosong itu tersebar di empat kecamatan. Kepala SD yang memasuki masa pensiunannya bervariasi, yakni antara tahun 2018-2019, dan jumlahnya mencapai puluhan pejabat. (Nanks/Koran HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles