News, (harapanrakyat.com),- Bagi Wali Kota Banjar DR. dr. H.Herman Sutrisno, MM mengangkat dan memberhentikan pejabat PNS di Kota Banjar adalah hak prerogratif dirinya. Senin 2 Mei lalu, Wali Kota Banjar, merubah stafnya dari pejabat eselon ll, lll, lV dan ada pula yang pensiun.
Rotasi tugas dikalangan birokrasi sudah biasa, tapi kali ini ada yang luar biasa, masuknya dua pejabat baru dari luar berasal dari BPK yaitu Drs. Suparno yang menduduki posisi sebagai Kepala BPMPPT (Badan Penanaman Modal, Pelayanan dan Perijinan Terpadu) Kota Banjar dan Drs. Yuyung Mulya Sungkawa, MM yang menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Banjar.
Dalam suatu wawancara singkat antara HR dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar drh. H Yayat Supriyatna, Pemkot Banjar sangat membutuhkan tenaga untuk membantu membenahi keuangan, harus diakui bahwa SDM (Sumber Daya Manusia) Pemkot Banjar itu banyak.
Tapi harus di akui yang menguasai menejemen keuangan, belum memenuhi kompetensi. Jadi ada isi ulang, ucap Yayat, sehingga kinerja mengenai keuangan di Pemkot Banjar menjadi stabil.
Padahal kota Banjar pernah mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tanya HR, benar ucap Yayat bahkan tahun berikutnya mendapatkan WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
Dari dua orang pejabat baru, salah seorang yaitu Drs. Suparno setahun lagi sudah memasuki masa pensiun, tanya HR. Sekda Banjar drh H Yayat Supriyana menjelaskan, walaupun ada yang sudah memasuki masa pensiun. Ada Peraturan Pemerintah yang mengatur, bahwa Wali Kota mempunyai kewenangan untuk memperpanjang masa jabatannya.
Kedatangan dua pejabat baru yang berasal dari luar Banjar, mendapat tanggapan beragam dari kalangan anggota legislatif, akademisi dan tokoh masyarakat. Mereka yang berhasil diwawancara HR, Ir H Sudarsono (anggota DPRD dari Partai Golkar Komisi C).
Kebetulan saya tidak tahu secara pasti dua pejabat tersebut, katanya menurut informasi ada yang di tempatkan menjadi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala BPMPPT (Badan Penanaman Modal, Pelayanan dan Perijinan Terpadu).
Sorotan Ir Sudarsono khusus untuk Kepala BPMPPT, dia mengharapkan agar ada reformasi atau ada perubahan disitu, ucap Sudarsono. Karena sebelumnya sistem yang berjalan disitu tidak sesuai dengan namanya, katanya pelayanan satu atap.
Tapi kenapa, misalnya mengurus izin-izin harus ke Kelurahan atau Desa. Intinya saya menginginkan dipermudah persyaratannya, jangan hanya mengejar target PAD saja.
Tapi menyulitkan dan membebani masyarakat, seperti dalam membuat IMB (Izin Membuat Bangunan) dengan penilaian dari RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) memang keduanya ada peraturannya.
Agar menggunakan perhitungan kuantitas masyarakat yang mengurus izin IMB lebih banyak lebih baik menggunakan perhitungan NJOP, dari pada menggunakan kualitas menggunakan RAB masyarakat keberatan.
Tegasnya lebih baik masyarakat berminat mengurus IMB lebih banyak harga murah, dari pada biaya tinggi tapi kurang diminati masyarakat dalam mengurus IMB.
Abdulah M. Syafii, S.Sos.I (anggota DPRD dari PKS Ketua komisi A), mendatangkan mereka membuktikan kurang berhasilnya Pemkot Banjar dalam membentuk SDM dalam lima tahun pertama.
Karena RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), berfokus terhadap pembentukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas. Karena itu penempatan pejabat baru dari luar tidak perlu.
Nana Suryana (Wakil Ketua DPRD dari PDIP), dengan adanya dua pejabat baru dari luar saya mengharapkan dua pejabat baru itu dapat mentransformasi pengetahuannya dalam menejemen keuangan kepada PNS di lingkungan Pemkot Banjar.
Sehingga nantinya dapat melahirkan potensi baru dan berharap dengan kemampuan yang sama dengan dua pejabat dari luar itu. Jadi jangan hanya bekerja saja tapi harus mau mendidik pejabat lokal.
Sukiman (anggota DPRD Komisi A dari PDIP), jika dilihat dari latar belakang, keahlian pejabat di Banjar bukan dari orang keuangan. Karena itu saya sependapat jika Wali Kota mendatangkan dua pejabat tersebut, karena mereka ahli di bidang keuangan.
Apa salahnya bila mendatang mereka, kan kita bukan yang pertama kali mendatangkan pejabat dari BPK, untuk membantu Pemkot Banjar seperti Dra. Nunung Kuraesin Ak, dan Agus Sumpana, SE angkatan pertama.
Suradi SH (anggota DPRD dari Golkar), menurut informasi salah satu dari dua pejabat itu akan ada yang memasuki masa pensiun satu tahun lagi.
Jadi untuk yang sebentar lagi pensiun, saya mengharapkan jangan hanya mengerjar fasilitas pindah ke Banjar untuk mengisi menjelang hari-hari pensiunnya, melainkan dia harus mampu menerapkan ke ahliannya kepada PNS di kota Banjar.
Dayat (anggota DPRD dari PKB), pengangkatan dari luar bukan masalah. Yang jadi masalah apakah dia mampu membina dan mendidik PNS yang lain agar mampu mengelola keuangan daerah.
Jika tidak mampu, kami akan memberi masukan atau catatan kepada Wali Kota jika tidak optimal baik itu dalam membina dan memdidik juga dalam bekerja. Dan sanksinya lihat saja nanti, tunggu tanggal mainnya, ucap Dayat serius.
Ajat Sudrajat, SIP (anggota DPRD dari Golkar), sah-sah saja jika Wali Kota mendatangkan pejabat dari luar karena mempunyai hak prerogratif, apalagi PNS yang siap ditempatkan dimana pun.
Arif Budiman, SIP (dosen STISIP Bina Putra Banjar), kedatangan kedua pejabat dari luar merupakan bukti bahwa SDM (Sumber Daya Manusia) pejabat di lingkup Pemkot Banjar yang kapabel khususnya di bidang keuangan masih kurang.
Atau bisa juga ada yang kapabel, namun golongannya atau kepangkatannya kurang memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Dinas. Namun saya menghimbau mari kita sikapi agar tidak ada istilah “pejabat impor atau pejabat lokal”.
Yang penting mereka-mereka itu memiliki keinginan yang sama dalam membangun Banjar bukan loyal hanya pada pimpinan yang mengangkat mereka.
Karena pejabat adalah juga aset bagi daerah tersebut, artinya harus juga menjadi kebanggaan masyarakat pada umumnya. Tinggal kita lihat nanti, apakah mereka benar-benar ” the right/good man on the right place” atau sebaliknya.
Ir Soedrajat Argadiredja, (mantan anggota eks Presidium Pembentukan Kota Banjar), sungguh kecewa terhadap Pembinaan SDM PNS di Pemkot Banjar. Jika pembinaan berhasil tentu tidak akan mendatangkan pejabat dari luar. Solusinya, SDM di Pemkot Banjar harus diberdayakan, dengan cara di sekolahkan atau diklat dan lain-lain, agar kemampuan di bidangnya meningkat sesuai dengan perkembangan zaman.
Apalagi ada salah satu yang sebentar lagi pensiun, yang menjadi permasalahan, pola pembinaannya nanti seperti apa dengan rentang waktu yang pendek?. Ironisnya, Banjar dulu pernah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (bh/adi)
