Banjar, (harapanrakyat.com),- Menanggapi terkendalanya pengembangan potensi pariwisata di Kota Banjar akibat belum adanya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan stakeholder, seperti dilansir edisi HR sebelumnya, sejumlah OPD membantah jika mereka tidak pernah melakukan koordinasi dengan OPD lain ketika akan melaksanakan program.
Pasalnya, setiap program tidak mungkin berjalan tanpa dukungan dari OPD terkait lainnya. Untuk itu, koordinasi dengan OPD lain selalu dilakukan sebelum program dilaksanakan.
Bantahan tersebut dikatakan Kabid. Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Banjar, Dra. Titi Winarti, MPd., saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/5).
“Dari mulai sosialisasi pertama mengenai program yang akan kami laksanakan, itu kami sudah melakukan koordinasi dengan 12 OPD. Koordinasi tersebut tujuannya untuk mensinergikan program yang akan kami laksanakan dengan OPD terkait lainnya. Jadi bukan tidak ada koordinasi, tapi mungkin kurang koordinasi,” tegasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, mengenai pelaksanaan program wisata kuliner, dari awal perencanaan pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Dishubpar) Kota Banjar.
Namun, biasanya surat undangan rapat koordinasi tersebut diberikan kepada Kepala Dinas terkait. Karena hal itu sesuai dengan tugas dari walikota, bahwa setiap akan melaksanakan suatu program harus selalu berkoordinasi dengan OPD lain.
Dengan demikian, maka Kepala Dinas yang berhak mengkoordinasikan kepada bawahannya, ketika ada program di OPD lain yang berkaitan dengan instansinya.
“Kalau memang kita dianggap tidak berkoordinasi, yu kita berkoordinasi manakala ada kepentingan dengan tupoksi kita. Jangan saling menyalahkan, tapi harus koreksi dan introfeksi sesuai tupoksinya masing-masing. Apakah tupoksinya berjalan atau tidak,” kata Kabid. Koperasi dan UKM, Disperindagkop, Dra.Titi Winarti, MPd.
Bantahan serupa juga dikatakan Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Banjar, Saepudin. Menurutnya, selama ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan OPD lain.
Bentuk koordinasi tersebut bisa dilakukan secara formal melalui surat pemberitahuan, maupun secara informal, yaitu membicarakan langsung dengan OPD terkait mengenai program di instansinya.
“Yang namanya koordinasi itu kan tidak harus secara formal saja. Dan kita juga harus jeli dengan program-program yang ada di OPD lain, apakah ada kaitannya dengan kita. Kalau memang ada, tentu kita harus punya inisiatif, misalnya dengan cara mendatangi langsung ke OPD terkait untuk membahas masalah keterkaitan program tersebut,” tegas, Sekretaris Dinsosnaker, Saepudin.
Di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Pertanian Kota Banjar, drh. Aswin, juga membantah jika dalam melaksanakan program, pihaknya tidak melakukan koordinasi dengan OPD terkait lainnya.
Sedangkan, mengenai program peternakan dan produksi susu kambing Peranakan Etawa (PE), dalam pengelolaannya Dinas Pertanian hanya terfokus pada sektor agribisnis.
“Kalau memang itu dianggap sebagai potensi wisata, kenapa pihak terkait tidak memberitahukan dan membicarakannya langsung pada kami. Karena yang kami pikirkan hanya bagaimana caranya supaya sektor agribisnis dari produksi susu kambing PE dapat berjalan, dan berkembang. Makanya kami mensinergikan program dengan OPD yang terkait pada masalah tersebut,” kata Sekretaris Distan, drh. Aswin. (Eva)
