Ciamis, (harapanrakyat.com),- Langkanya pupuk bersubsidi jenis urea di Kecamatan Rancah yang membuat petani setempat harus membeli pupuk ke Kecamatan Rajadesa, mendapat perhatian serius dari DPRD Ciamis. DPRD Ciamis dalam waktu dekat akan meninjau ke lapangan untuk memastikan kebenaran soal langkanya pupuk bersubsidi di wilayah tersebut.
Ketua DPRD Ciamis, H. Asep Roni, mengatakan, adanya keluhan dari petani yang mengaku kesulitan mendapat pupuk bersubsidi jelas tidak rasional. Pasalnya, pasokan pupuk bersubsidi ke masing-masing kecamatan di Kabupaten Ciamis sudah dihitung kebutuhannya sebelum pupuk tersebut disalurkan ke petani.
“Jika benar ada kelangkaan pupuk bersubsidi dipastikan ada kejenggalan. Kejanggalan itu bisa terjadi oleh dua kemungkinan, yakni kurang tepatnya penghitungan RDPP (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) atau adanya penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya ketika dihubungi HR, di kantornya, Selasa (7/6).
Adanya kelangkaan pupuk bersubsidi ini, lanjut Asep, harus segera ditelusuri. Karena dikhawatirkan terjadi penyelewengan dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang akhirnya akan merugikan kepentingan petani.
“Harga subsidi yang dibantu oleh pemerintah itu merupakan hak petani. Siapapun yang menyelewengkan pupuk bersubsidi berarti sudah merampas hak petani,”
Dengan adanya keluhan petani tersebut, tambah Asep, pihaknya akan segera menugaskan Komisi 2 DPRD untuk mengecek ke lapangan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Rancah.
“Kita pun khawatir adanya salah perhitungan RDPP, sehingga terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. Jadi, untuk memastikan apakah kelangkaan pupuk bersubsidi ini disebabkan oleh salah perhitungan RDPP atau adanya penyelewangan, maka kita akan segera turun ke lapangan untuk memastikan hal itu,” terangnya.
Dihubungi terpisah, Aktivis NU (Nahdatul Ulama) Kab. Ciamis, Maulana Sidik, mengatakan, apabila benar terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Rancah, maka pihak kepolisian dan kejaksaan harus segera menyelediki.
“Karena pada kasus sebelumnya di Kab. Ciamis telah terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat dari adanya penyelewengan oleh oknum tertentu,” ungkapnya, ketika dihubungi HR, di Ciamis, Selasa (7/6).
Sidik melanjutkan adanya pengecer yang menjual pupuk bersubsidi ke luar dari rayon peredaran, seharusnya Dinas Pertanian bisa menindak tegas pengecer tersebut, karena telah melakukan pelanggaran hukum dan itu merupakan pidana.
“Dalam hal ini pun kepolisian dan kejaksaan mestinya segera turun tangan. Sebab, menjual pupuk bersubsidi harus sesuai dengan kebutuhan petani di daerah tersebut. Apabila dijual ke daerah lain, otomatis jatah pupuk untuk daerah tersebut akan berkurang,” katanya.
Menurut Sidik, mestinya harus bisa dibuktikan apabila pupuk bersubsidi khususnya urea yang dijual oleh pengecer maupun distirbutor ke luar wilayah rayon harus adanya tanda pemindahan penjualan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian. Juga harus adanya bukti permintaan dari petani dari daerah lain yang membutuhkan tersebut.
“Hal itu untuk mengantisipasi adanya kekurangan kebutuhan pupuk di daerah tersebut. Kalau seandainya penjualan pupuk bersubsidi bisa bebas seperti itu, masalah kelangkaan tidak akan bisa dihindari,” ujarnya.
Sementara itu, distributor pupuk wilayah Rancah yang juga pemilik CV. Karya Mulya, Jaja, membantah terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Rancah. Dia menjelaskan ketersediaan pupuk urea bersubsidi di wilayah rayon peredarannya tidak merasa kekurangan, bahkan di gudang miliknya masih banyak.
“Kami bisa membuktikan apabila pupuk urea bersubsidi yang berada di wilayah Rancah kurang. Tinggal suruh petani di wilayah Rancah melihat ke gudang penyimpanan, bahkan bila perlu Dinas Pertanian bisa melakukan peninjauan langsung ke gudang kami,” ungkapnya.
“Apabila pupuk urea bersubsidi di wilayah Rancah tidak ada, tentunya kami pun sudah mengajukan untuk pembelian lagi barang kepada Dinas Pertanian supaya menambah pupuk agar petani tidak kekurangan,” katanya menambahkan.
Jaja juga mengungkapkan pihaknya tidak menyalahkan petani apabila petani membeli dari luar wilayah rayon. “Jadi, adanya petani Rancah yang membeli pupuk bersubsidi ke luar rayon, tidak harus diasumsikan bahwa telah terjadi kelangkaan pupuk. Karena setelah kami melakukan pemantauan di empat kecamatan bersama Dinas Pertanian dan BP3K, ternyata ketersedian pupuk bersubsidi masih cukup banyak,” ujarnya. (Bgj/es)
