Oman: Pemkab Nunggak Raskin, Karena Banyak Desa yang Belum Setor

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Adanya tudingan dari DPRD Ciamis bahwa Pemkab Ciamis hingga saat ini belum beres melunasi setoran Beras Miskin ( Raskin) ke Bulog Sub Divre Ciamis yang nilainya hingga milyaran rupiah, ternyata dibantah oleh Kepala Bagian Ekonomi Setda Ciamis, Drs. Oman Rohman.

Dia menegaskan pembayaran Raskin yang sudah dibayar dari tiap kecamatan melalui rekening Bagian Ekonomi Setda hingga saat ini tidak pernah ada masalah. Karena setiap ada setoran yang masuk, selalu langsung dimasukan ke rekening Bulog. Hal itu demi kelancaran untuk pendistribusian Raskin berikutnya.

“Adapun kita masih memiliki tunggakan kepada Bulog, bukan berarti uang itu kita endapkan, melainkan masih banyak beberapa desa yang belum melakukan pelunasan setoran Raskin,”ungkapnya, kepada HR, di ruang kerjanya, Selasa (26/7).

Namun demikian, lanjut Oman, pihaknya terus melakukan penagihan ke sejumlah desa yang masih memiliki tunggakan setoran Raskin.

“ Jadi, adanya wacana Pemkab memiliki tunggakan Raskin ke Bulog, bukan berarti tunggakan uang yang sudah dibayarkan desa ke Pemkab, tetapi tunggakan yang belum disetorkan oleh beberapa desa ke Pemkab. Hal ini tentunya perlu diluruskan agar tidak muncul opini yang simpang-siur, “ ungkapnya.

Oman pun menyatakan pihaknya sudah memberikan data ke Bulog mengenai desa mana saja yang belum membereskan tunggakan dari bulan Mei kebelakang.

“ Kita sudah kirim data desa yang masih memiliki tunggakan Raskin ke Bulog. Hal itu untuk memudahkan Bulog untuk langsung melakukan penagihan ke desa tersebut. Selain memberikan data desa yang nunggak, kita juga sudah memberikan masukan ke Bulog agar tidak melakukan pendistribusian beras ke desa yang masih punya tunggakan setoran Raskin,”jelasnya

Menurut  Oman, terhitung dari bulan Mei 2011, pihaknya sudah tidak lagi mengelola setoran Raskin dari desa. Karena setoran uang Raskin dari setiap desa langsung ditransfer ke rekening Bulog. “ Dengan begitu, Bulog bisa langsung melakukan penagihan sekaligus pengawasan ke seluruh desa. Tentunya dengan dipangkasnya jalur birokrasi seperti ini diharapkan dapat memperlancar setoran Raskin dari seluruh desa,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kab. Ciamis, Ahmad Irfan Alawi, menyayangkan jika pihak Pemkab Ciamis sampai saat ini belum membayarkan uang Raskin ke Bulog. Padahal, laporan yang diterima dari beberapa desa menyatakan bahwa uang untuk pembelian beras tersebut sudah dibayarkan.

“Dari data yang diterima, Pemkab Ciamis memiliki tunggakan cukup besar ke Bulog, jumlahnya hingga mencapai miliyaran rupiah. Dan tunggakan itu harus segera diselesaikan oleh Pemkab., sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan beras raskin,” katanya.

Agar permasalahan ini tidak berlangsung lama, lanjut Irfan, pihaknya berharap aparat penegak hukum untuk segera mengusut aliran uang yang sampai sekarang belum dibayarkan Pemkab ke Bulog.

“Karena, secara logika tidak ada beras raskin yang tidak dibayar masyarakat. Dengan demikian, jangan sampai Pemkab mengorbankan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan beras tersebut,” pungkasnya. (es)

berita diedit oleh bagja

Oman: Pemkab Nunggak Raskin, Karena Banyak Desa yang Belum Setor

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Adanya tudingan dari DPRD Ciamis bahwa Pemkab Ciamis hingga saat ini belum beres melunasi setoran Beras Miskin ( Raskin) ke Bulog Sub Divre Ciamis yang nilainya hingga milyaran rupiah, ternyata dibantah oleh Kepala Bagian Ekonomi Setda Ciamis, Drs. Oman Rohman.

Dia menegaskan pembayaran Raskin yang sudah dibayar dari tiap kecamatan melalui rekening Bagian Ekonomi Setda hingga saat ini tidak pernah ada masalah. Karena setiap ada setoran yang masuk, selalu langsung dimasukan ke rekening Bulog. Hal itu demi kelancaran untuk pendistribusian Raskin berikutnya.

“Adapun kita masih memiliki tunggakan kepada Bulog, bukan berarti uang itu kita endapkan, melainkan masih banyak beberapa desa yang belum melakukan pelunasan setoran Raskin,”ungkapnya, kepada HR, di ruang kerjanya, Selasa (26/7).

Namun demikian, lanjut Oman, pihaknya terus melakukan penagihan ke sejumlah desa yang masih memiliki tunggakan setoran Raskin.

“ Jadi, adanya wacana Pemkab memiliki tunggakan Raskin ke Bulog, bukan berarti tunggakan uang yang sudah dibayarkan desa ke Pemkab, tetapi tunggakan yang belum disetorkan oleh beberapa desa ke Pemkab. Hal ini tentunya perlu diluruskan agar tidak muncul opini yang simpang-siur, “ ungkapnya.

Oman pun menyatakan pihaknya sudah memberikan data ke Bulog mengenai desa mana saja yang belum membereskan tunggakan dari bulan Mei kebelakang.

“ Kita sudah kirim data desa yang masih memiliki tunggakan Raskin ke Bulog. Hal itu untuk memudahkan Bulog untuk langsung melakukan penagihan ke desa tersebut. Selain memberikan data desa yang nunggak, kita juga sudah memberikan masukan ke Bulog agar tidak melakukan pendistribusian beras ke desa yang masih punya tunggakan setoran Raskin,”jelasnya

Menurut  Oman, terhitung dari bulan Mei 2011, pihaknya sudah tidak lagi mengelola setoran Raskin dari desa. Karena setoran uang Raskin dari setiap desa langsung ditransfer ke rekening Bulog. “ Dengan begitu, Bulog bisa langsung melakukan penagihan sekaligus pengawasan ke seluruh desa. Tentunya dengan dipangkasnya jalur birokrasi seperti ini diharapkan dapat memperlancar setoran Raskin dari seluruh desa,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kab. Ciamis, Ahmad Irfan Alawi, menyayangkan jika pihak Pemkab Ciamis sampai saat ini belum membayarkan uang Raskin ke Bulog. Padahal, laporan yang diterima dari beberapa desa menyatakan bahwa uang untuk pembelian beras tersebut sudah dibayarkan.

“Dari data yang diterima, Pemkab Ciamis memiliki tunggakan cukup besar ke Bulog, jumlahnya hingga mencapai miliyaran rupiah. Dan tunggakan itu harus segera diselesaikan oleh Pemkab., sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan beras raskin,” katanya.

Agar permasalahan ini tidak berlangsung lama, lanjut Irfan, pihaknya berharap aparat penegak hukum untuk segera mengusut aliran uang yang sampai sekarang belum dibayarkan Pemkab ke Bulog.

“Karena, secara logika tidak ada beras raskin yang tidak dibayar masyarakat. Dengan demikian, jangan sampai Pemkab mengorbankan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan beras tersebut,” pungkasnya. (es)