Banjar, (harapanrakyat.com),- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Banjar menilai, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkot Banjar baru mumpuni dan efisien secara kwantitas. Sedangkan secara kualitas, masih memerlukan pembinaan secara intensif, agar PNS yang ada saat ini, bisa memaksimalkan kemampuan mereka dalam bekerja
Salah satu contoh yaitu, hampir setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memiliki Sumber Daya Manusia PNS di bidang keuangan/ akuntansi yang mumpuni. Akan tetapi, semua OPD sudah memiliki jumlah pegawai yang cukup, secara ideal, setiap bidang/ seksi sudah memiliki orang 2 staf pegawai.
Meski begitu, pihak BKPPD mengaku terus melakukan pembinaan para pegawai, agar setiap kekurangan yang ada di OPD bisa diminimalisir, dengan mengoptimalkan fungsi dan tugas PNS. Selain pembinaan, Badan Kepegawaian, melakukan pengawasan berkala kepada para PNS.
Sekretaris BKPPD Kota Banjar, Drs. Nana, M.Si, Jum`at (5/8), mengatakan, sektor keuangan/akuntansi sangat dibutuhkan di hampir semua OPD. Pasalnya, masalah administrasi keuangan sangat membutuhkan ketelitian dan keahlian khusus. Menurutnya, dari jumlah PNS sarjana yang ada, PNS dengan keahlian jurusan akuntansi masih tergolong minim.
Nana menyebutkan, dari data kepegawaian, persentase PNS pria dan wanita di lingkungan Pemkot Banjar yakni 52,5 dan 47,5 persen. Artinya, PNS pria masih mendominasi jumlah pegawai di Kota Banjar.
Dari data PNS produktif, atau usia 25 hingga 40 tahun, jumlahnya mencapai 1.632 orang PNS. Sementara usia PNS 40 sampai 50 tahun mencapai 1,133 orang. Dan PNS menjelang/ memasuki usia pensiun mencapai 207 orang.
Ia juga menuturkan, untuk PNS dengan gelar sarjana, mulai D3 sampai S1, 2 dan 3 mencapai 1877 orang, sementara non-sarjana, mulai lulusan SD hingga D3 jumlahnya mencapai 1.633 orang pegawai.
Sementara itu, ketika dimintai tanggapan soal kinerja dan sinergitas PNS di lingkungan Pemkot Banjar, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera (BP) Banjar, Drs. Suherman, M.Si, Minggu (7/8), di kantornya, mengatakan, perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan PNS.
Menurut Suherman, perkembangan Kota Banjar sepanjang 8 tahun ini, baik dari segi infrastruktur maupun pemerintahannya, mengarah pada perkembangan yang cukup pesat.
Namun begitu, Suherman mengungkapkan, untuk menunjang sebuah pemerintahan kota agar lebih baik, Pemkot Banjar harus mampu mendorong peningkatan pendidikan dan SDM di kalangan pegawai.
Selain itu, penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harus diprioritaskan, untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, Teknologi Informasi (IT) menjadi dasar peningkatan sarana pelayanan terhadap masyarakat.
Pasalnya, kata Suherman, dalam Undang-undang Otonomi Daerah (Otda) tahun 1999 Nomor 22, menyebutkan, peningkatan kinerja juga SDM pegawai dan pemerintahan harus dilakukan secara sinergi, agar semua tatanan yang ada bisa dicapai dengan maksimal.
Pemkot Banjar Stop Penerimaan CPNS
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Banjar untuk tahun 2011 dan 2012 kemungkinan tidak dibuka. Alasannya, Pemerintah berencana melakukan optimalisasi dan efisiensi pegawai yang sudah ada.
Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Drs. Nana, M.Si, Jum`at (5/8) di ruang kerjanya. Dia mengatakan, alasan lainnya adalah soal anggaran yang memang tidak disediakan untuk tes CPNS.
âBahkan sejak 2009, test CPNS di Kota Banjar sudah tidak lagi dibuka, mengingat secara kuantitas jumlah pegawai yang ada sudah dianggap mencukupi,â katanya.
Nana menjelaskan, jumlah pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Banjar mencapai 3510 orang, meliputi 1834 orang laki-laki dan 1667 orang perempuan. Menurutnya, jika disesuaikan dengan rasio, jumlah PNS dan masyarakat yakni satu berbanding sembilan.
âArtinya, setiap satu orang pegawai/ PNS sudah mampu melayani 9 orang warga,â katanya.
Dia menjelaskan, data PNS yang memasuki masa pensiun, jumlahnya mencapai 207 orang. Meski begitu, jumlah tersebut belum mempengaruhi rasio jumlah PNS yang saat ini ada.
Hal senada sempat dikatakan, Sekda Kota Banjar, drh. H. Yayat Supriyatna, kepada sejumlah media. Menurutnya, berdasarkan data dari pemerintah pusat, Pemkot Banjar paling tinggi rasio pegawai negerinya, dibandingkan dengan jumlah penduduk.
âSaat ini PNS yang ada sudah 1:9 rasionya,â ucapnya beberapa pekan lalu.
Lanjut, Yayat, hal itu tercermin dari kajian kemampuan daerah dalam Dana Alokasi Umum (DAU), dimana sudah terserap sekitar 55% untuk gaji PNS dan belanja pegawai. Alhasil, sisa DAU untuk pembangunan hanya tinggal 44% setiap tahunnya.
Landasan itulah, yang membuat Pemkot Banjar tidak lagi melakukan penerimaan CPNS. Dan bila pihak Pemkot masih terus menerima PNS maka, DAU akan terpakai habis hanya untuk membayar gaji PNS.
Sementara, hingga saat ini untuk beban gaji dan belanja pegawai pihak Pemkot harus merogoh kocek anggaran hingga mencapai Rp. 28 Milyar. âUntuk itu lebih mengoptimalkan pegawai yang ada, dan dana pembangunan bisa lebih dioptimalkan bagi kepentingan masyarakat,â pungkasnya. (deni/yogi)
