Banjar, (harapanrakyat.com),- Warga Banjar yang memiliki tempat/ hunian kemudian dialihfungsikan menjadi lahan usaha, harus mengajukan izin kepada Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar. Perizinan itu dikenal dengan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT).
Pasalnya, potensi keramaian dan kehidupan ekonomi Kota Banjar mengundang ketertarikan sejumlah kalangan, untuk membuka lahan usaha di wilayah yang baru berusia sewindu itu.
Nyatanya, saat ini hampir di setiap jalur ramai di Kota Banjar, rumah hunian warga berubah menjadi tempat usaha, mulai dari skala kecil hingga perusahaan dengan skala cukup besar.
Sekretaris BPMPPT, Rusmawan, kepada HR, Minggu lalu, mengatakan, perubahan fungsi dari hunian menjadi lahan usaha harus disertai dengan perubahan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) warga yang bersangkutan.
Bahkan lanjut Rusmawan, ketika terjadi perubahan, penambahan atau renovasi bangunan sekalipun, warga atau calon pengusaha harus mengajukan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berikut IPPT-nya.
Ketika ditanya soal potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi IMB dan ijin lainnya, Rusmawan membenarkan hal itu. Namun menurut dia, potensi PAD tersebut disesuaikan dengan skala penggolongan besar-kecilnya usaha yang akan dijalankan di tempat itu.
Rusmawan menambahkan, jenis perizinan yang mungkin akan dipungut retribusi, khususnya dalam hal pengalihan fungsi hunian, diantaranya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Gangguan (HO).
Dia juga menjelaskan, IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan. Objeknya, yakni terdiri dari pemberian izin untuk mendirikan, revitalisasi, rehabilitasi atau renovasi suatu bangunan. Sementara subjek retribusi ini, kata Rusmawan, meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.
Kemudian Izin Gangguan (HO) juga dikenai retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan pemberian izin gangguan. Objeknya, yakni pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman, bahaya, dan kerugian.
Meski begitu, Rusmawan tetap menghimbau kepada pemilik hunian, yang ingin mengubah tempatnya menjadi lahan usaha, agar mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. (deni)
