Banjar, (harapanrakyat.com),- Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Budi Sutrisno, SE., menegaskan, program pemerintah tentang kebijakan ekonomi masyarakat harus nyata berpihak kepada masyarakat kecil.
Jangan hanya memoles luarnya saja dengan berbagai penghargaan dari pemerintah pusat, yang belum jelas kalau itu murni hasil jerih payah masyarakat dan pemerintah.
Dia juga mengatakan, saat ini masyarakat miskin di Kota Banjar jumlahnya mencapai kurang lebih 10 ribuan. Hal itu merupakan permasalahan, dan menjadi salah satu kendala dalam bidang kemasyarakatan yang dikelola pemerintah daerah melalui kebijakan-kebijakan.
“Struktur APBD yang besar untuk geografis kota kecil, seyogyanya pemerintah dapat menekan keberadaan masyarakat miskin, dan mestinya di Kota Banjar tidak sampai terjadi ada masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan,” kata Budi.
Lantaran, dasar dari kebijakan ekonomi masyarakat adalah untuk meningkatkan daya beli, serta mendorong pengentasan kemiskinan masyarakat Banjar.
Dengan demikian, maka pemerintah daerah harus memperhatikan secara khusus terhadap peningkatan ekonomi/daya beli masyarakatnya.
“Seperti kita ketahui, dana bansos setiap tahunnya tidak kurang dari 24 milyar rupiah. Mestinya itu bisa mendongkrak perekonomian masyarakat miskin. Kalau pemerintah ini benar-benar mengalokasikan dana dan tepat sasaran,” tegas politisi asal partai Demokrat ini.
Belum lagi kebijakan-kebijakan yang dimunculkan di desa, terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Karena, harapan masyarakat bahwa program tersebut jangan sampai pilih kasih. Artinya harus ada pemerataan tanpa klasifikasi kelompok dan golongan. (Eva)
