Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran meminta DPRD Ciamis agar segera menganggarkan dana untuk persiapan pembentukan Kabupaten Pangandaran. Anggaran yang dimaksud, untuk mempersiapkan sarana infrastruktur pemerintahan dan sarana lainnya untuk menunjang jalannya roda pemerintahan. Hal itu menyusul adanya kabar baik dari Komisi II DPR yang menargetkan Kabupaten Pangandaran akan terbentuk tahun ini.
Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, H. Supratman, B.Sc, menilai DPRD Ciamis justru tidak pernah berpikir untuk menganggarkan dana guna persiapan Pembentukan Kabupaten Pangandaran. Malah, peranan yang dilakukan oleh DPRD, cenderung sama dengan apa yang dilakukan oleh Presidium.
“Makanya, kita agak aneh, apa yang sudah dilakukan oleh Presidium, kok dilakukan lagi oleh DPRD, seperti melakukan pertemuan lintas partai di Pangandaran, beberapa waktu lalu, dan melakukan lobi ke pemerintah dan DPR. Hal itu kan sudah dilakukan oleh Presidium. Akibatnya, jadi muncul opini bahwa terjadi dua kelompok dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Pangandaran,” ujarnya ketika dihubungi HR via telepon selulernya, Selasa (3/4).
Menurut Supartman, di dalam Presidium sudah diwakili dari seluruh element, termasuk di dalamnya dari berbagai perwakilan Partai Politik. Apabila DPRD Ciamis menggagas kembali pertemuan lintas partai, dan kemudian melakukan lobi kembali dengan pemerintah dan DPR, itu artinya DPRD Ciamis sudah mengambil alih peranan Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran.
“Perlu diketahui juga, bahwa acuan DPR RI memasukan Pangandaran untuk direkomendasikan menjadi daerah otonom baru melalui hak inisiatif DPR RI, berawal dari adanya usulan dari Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran. Itu artinya, DPRD Ciamis tidak perlu lagi pusing-pusing memikirkan lobi dengan menggalang kekuatan lintas partai, karena hal itu sudah dilakukan oleh Presidium,” ungkapnya.
Mestinya, lanjut Supratman, yang harus dilakukan oleh DPRD, yakni memikirkan anggaran melalui fungsi budgeting-nya, untuk anggaran persiapan Pembentukan Kabupaten Pangandaran. “Makanya, kita meminta teman-teman di DPRD agar berjalan pada fungsinya,” imbuhnya.
Menurut Supratman, DPRD Ciamis mestinya dari saat ini sudah melakukan pembahasan anggaran untuk sarana infrastruktur pemerintahan pasca terbentuknya Kabupaten Pangandaran nanti. Karena perencanaan kantor pusat pemerintahaan Kabupaten Pangandaran sudah ada konsepnya. Seperti Kantor Bupati Pangandaran, akan menggunakan kantor Camat Parigi, dan untuk Gedung DPRD sementara akan menggunakan Gedung STA dan pasar lama Parigi.
“Meski konsepnya sudah dibuat, tetapi DPRD Ciamis belum berpikir untuk dilakukan panganggaran. Karena aturan saat ini, tidak bisa mendadak mengeluarkan anggaran untuk pembangunan, harus ada perencanaan dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Ciamis, H. Asep Roni membantah pihaknya sudah mengambil alih peranan Presidium. Dia mengatakan, meski pertemuan lintas partai politik digagas oleh Anggota DPRD Ciamis, bukan berarti pertemuan itu masuk ke dalam agenda DPRD.
“Saya sebagai Ketua DPRD tidak pernah membuat agenda untuk pertemuan lintas partai membahas pemekeran di Pangandaran,” ujarnya kepada HR, di Ciamis, Selasa (3/4).
Menurut Asep, pertemuan lintas partai itu merupakan agenda sejumlah partai politik di Ciamis dalam upaya menyatukan persepsi dalam misi perjuangan pembentukan Kabupaten Pangandaran.
“Hanya kebetulan saja, dalam pertemuan itu banyak dihadiri oleh Anggota DPRD Ciamis. Dan mereka hadir di sana, bukan kapasitasnya sebagai Anggota DPRD, tetapi sebagai pimpinan partai politik atau pengurus partai politik. Jadi pertemuan itu bukan agenda DPRD,” tegasnya.
Asep juga mengatakan apabila ada anggota DPRD Ciamis melakukan lobi politik ke DPR dalam upaya perjuangan pembentukan Kabupaten Pangandaran, itu pun atas kapasitas dia sebagai kader partai politik. Mereka melakukan lobi ke struktur partai-nya masing-masing untuk meminta dukungan di DPR RI.
” Ya wajar saja ikut memperjuangkan, karena anggota DPRD Ciamis yang aktif terhadap perjuangan pemekeran mayoritas yang berasal dari pemilihan Ciamis Selatan,” ujarnya.
Soal penganggaran untuk persiapan Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Asep mengatakan, hal itu belum dilakukan karena pembentukan Kabupaten Pangandaran belum ada kejelasan.
“Masa kita menganggarkan sebuah program yang belum jelas. Selama ini kan belum jelas kapan pastinya Kabupaten Pangandaran terbentuk,” ujarnya.
“Kalau kita anggarkan, sepertinya di tahun ini, kemudian pembentukan Kabupaten Pangandaran tidak jadi tahun ini, misalnya, kan mubazir anggaran yang sudah dialokasikan. Sementara APBD Ciamis sangat terbatas. Artinya kita menunggu dulu kejelasan kapan Kabupaten Pangandaran terbentuk, baru kita akan anggarkan,” ujarnya.(Bgj)
